Kaba Terkini

Raperda Cadangan Pangan Segera Difasilitasi Gubernur

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD Kota Bukittinggi bersama pemerintah daerah, tengah melakukan pembahasan ranperda cadangan pangan.

Sbelumnya, Wali Kota Bukittinggi telah menghantarkan ranperda itu, pada paripurna 1 November 2021 lalu.

Kehadiran raperda ini merupakan payung hukum bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melakukan serangkaian pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian gejolak/stabilitas harga, mengantisipasi kerawanan pangan akibat keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana alam maupun bencana non alam, serta karena kemiskinan yang kronis di tengah-tengah masyarakat.

Ibnu Asis, anggota komisi II  DPRD Kota Bukittinggi, menjelaskan, DPRD Kota Bukittinggi baru membentuk Panitia khusus (Pansus) yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan bersama tim perumus dari Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai inisiator dari Raperda dimaksud pada tanggal 7 Desember 2021 lalu.

“Adapun susunan perangkat Pansus DPRD Kota Bukittinggi tersebut terdiri dari Ibnu Asis sebagai ketua, Alizarman sebagai wakil ketua, Zulhamdi Nova Candra sebagai sekretaris dengan anggotanya adalah ; H. Syaiful Efendi, Hj. Rahmi Brisma, Jon Edwar, M. Angga Alfarici dan H. Irman,” jelas Ibnu.

Sebagai ketua Pansus, Ibnu juga menerangkan bahwa, sejak dibentuk, pansus bersama tim perumus dari Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan serangkaian pembahasan secara intensif dan juga telah melaksanakan kunjungan kerja  untuk pendalaman dan pengayaan materi  Raperda, baik kedalam Provinsi maupun keluar Provinsi Sumatera Barat, hingga Jumat 13 Januari 2022 lalu.

“Pansus bersama tim perumus dari Pemerintah Kota Bukittinggi telah menggelar rapat finalisasi pembahasan Raperda yang terdiri dari XI (sebelas) Bab dan 40 (empat puluh). InsyaAllah 15 hari kedepan, Biro Hukum Sekdaprov Sumbar, bisa selesai memfasilitasi ranperda ini dan Februari mendatang bisa diparipurnakan” ungkap Ibnu, Selasa (18/01).

Yetti Asra, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan, menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Pansus DPRD Kota Bukittinggi atas segala kontribusi positif  serta saran dan masukan yang konstruktif selama tahap pembahasan bersama tim perumus dari Pemerintah Kota Bukittinggi.

“Kami yakin bahwa prosesi pembahasan Raperda yang komprehensif akan menghadirkan dan menghasilkan Perda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah Daerah yang berkualitas, bermanfaat, akuntabel dan berdaya-guna,” ujarnya.

Terpisah, Alizarma, selaku Wakil Ketua Pansus menambahkan, sesuai tahapan pembentukan Perda menurut Undang- Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa selepas pembahasan raperda terkait antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka prosesi selanjutnya adalah fasilitasi atau evaluasi Raperda tersebut oleh Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Sumatera Barat untuk memperoleh nomor register sebagai bahan dan acuan tahapan berikutnya.

“Karena fasilitasi Raperda itu sendiri sejatinya dilakukan untuk memastikan bahwa raperda yang sudah dibahas tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Raperda tersebut dibentuk karena adanya delegasi langsung dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,” ungkap Alizarman.

(Ophik)
 
 

To Top