Bukittinggi, KABA12.com — Meski telah direnovasi lima tahun lalu, namun kondisi SMPN 8 Bukittinggi masih butuh kelanjutan pembangunan yang pasti. Pasalnya, sejak tahun 2004 lalu atau sudah hampir 14 tahun, SMPN 8 masih menggunakan sistem 2 shift dalam proses belajar mengajarnya.
Kepala SMPN 8 Bukittinggi, Edi Kosla, menjelaskan, saat ini SMPN 8 memiliki 19 kelas, namun jumlah kelas yang ada itu, tidak sebanding sengan jumlah murid yang ada sebanyak 566 orang. Kelas 7 dengan tujuh rombel, kelas 8 enam rombel dan kelas 9 enam rombel.
“Memang kita terkendala jumlah kelas. Akibtanya sudah 14 tahun sekolah ini masih menerapkan sistem 2 shift, sekolah pagi dan sekolah sore,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edi Kosla menerangkan, kondisi ini bisa disiasari dengan membangun lantai tiga dari sekolah tersebut. Karena dari awalnya, pondasi bangunan SMPN 8 dinilai mampu untuk fisik bangunan tiga lantai. Namun, hingga kini hanya dibangun sampai lantai dua.
“Idealnya kita butuh sekitar 7 rombel lagi. Ini sebenarnya bisa terpenuhi dengan membangun lantai tiga sekolah. Sehingga aturan untuk pelaksanaan sekolah 1 shift di 2019 bisa kita laksanakan. Hal ini sudah kita ajukan ke dinas pendidikan. Mudah-mudahan dapat terealisasikan. Kasihan kita anak-anak belajar masuk siang, karena dirasa kurang efektif dalam menerima pelajaran,” ungkapnya.
Mendengar informasi tersebut, Komisi II DPRD Bukittinggi langsung meninjau SMPN 8 Bukittinggi, Rabu (24/10). Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan, agar nantinya bisa menjadi bahan dalam pembahasan oleh Banggar yang saat ini tengah menggodok APBD 2019.
Asril, SE, Ketua Komisi II Bukittinggi, bersama Anggota Komisi II lainnya, Syafri Sam dan Arnis Malin Palimo, didampingi bagian Kasubag humas dan Protokol Sekretariat DPRD, Ramon Arisa Putra serta Staaf, Jekli, menjelaskan, kondisi SMPN 8 Bukittinggi, harus diperhatikan secara serius. Pasalnya di Bukittinggi, hanya SMPN 8, satu-satunya sekolah yang masih menerapkan sistem dua shift.
“Kita akan prioritaskan ini dalam Banggar karena momenya pas sekali saat ini sedang ada pembahasan APBD 2019 bersama Dinas Pendidikan. Kita harapkan dinas pendidikan dapat memasukkan anggaran untuk 2019 terkait pemenuhan kebutuhan tujuh rombel itu,” jelasnya.
Asril menegaskan, hal ini memang harus menjadi prioritas. Karena sudah keluar ketentuan dari pusat, agar seluruh sekolah wajib menerapkan sistem 1 shift.
“Intinya ini harus jadi prioritas di 2019 dan akan kita kawal bersama,” jelasnya.
(Ophik)