Lubukbasung,kaba12 — Seluruh alat berat yang berada dibawah kendali Pemkab.Agam yang diterjunkan untuk operasional pembersihan material banjir bandang, banjir dan tanah longsor di berbagai kecamatan di Kabupaten Agam, sejak dua hari terakhir berhenti beroperasi.
Saat ini, mayoritas alat berat “standby”termasuk para operator bersama personil pendukung, karena tidak adanya pasokan BBM dari Pemkab.Agam melalui posko penanganan darurat. Kondisi ini, semakin mencemaskan banyak pihak, menyusul masih sangat banyaknya material yang belum dibersihkan.
Sementara, di beberapa titik, alat berat yang masih bekerja dalam dua hari terakhir, BBM nya justru bersumber dari inisiatif pribadi dan kelompok warga termasuk penalangan secara mandiri, sampai ada solusi dari pemerintah kabupaten Agam.
Tidak adanya pasokan BBM untuk alat berat yang diturunkan untuk pembersihan material banjir bandang dan tanah longsor termasuk normalisasi aliran sungai itu dibenarkan Rahmad Lasmono, Kalaksa BPBD Agam waktu dikonfirmasi kaba12.
Disebutkan, terhentinya pasokan BBM untuk alat berat itu, terjadi sejak memasuki masa transisi pemulihan mulai tanggal 6 Januari 2026 lalu, menyusul regulasi pemanfaatan dana di masa transisi pemulihan tidak bisa digunakan untuk pembelian BBM jenis bio solar, harus dengan standar yang lebih tinggi yakni dexlite.
Untuk mengantisipasi hal itu, ulas Rahmad Lasmono, Pemkab.Agam sudah berupaya melakukan pendekatan dengan menyurati PT.MIGAS untuk mendapatkan dispensasi pembelian BBM jenis bio solar ke SPBU saat transisi darurat diberlakukan, “sampai saat ini, permohonan Pemkab.Agam untuk dispensasi itu belum dikeluarkan PT.MIGAS, “jelas Rahmad Lasmono, Kamis, (8/1/2026) malam.
Ditambahkan, Pemkab.Agam sudah menyampaikan surat permohonan pada PT.MIGAS melalui Dinas ESDM Sumbar untuk memberikan dispensasi tersebut, tapi masih belum direspon, “SPBU tidak mau menerima pembelian BBM jenis bio solar dari Pemkab.Agam untuk kebutuhan alat berat tersebut, karena tersangkut regulasi yang ada, “jelas Kalaksa BPBD Agam itu lagi.
Dampak terkendalanya distribusi BBM untuk alat berat itu, membuat seluruh aktifitas penanganan dampak bencana di Kabupaten Agam saat ini, nyaris terhenti. Yang masih bergerak, justru personil TNI-Polri yang melakukan pembersihan material dampak bencana bersama beberapa komunitas warga secara manual, menggunakan cangkul dan peralatan sederhana lainnya.
(HARMEN)
Regulasi jadi kendala
Ini ulah sibahlul pemerintah pusat sekarang kurang ajar betul udah nggak ada bantuan mempersulit lagi dasar babi
Yg babi itu kalian2
semoga aturan penyaluran bbm saat transisi ini bisa dipermudah.
Sepertinya untuk bencana di Sumatra banyak dipersulit. Semoga perut para pejabat yang menghambat kembung kemasukan ribuan belatung.
Permainan SPBU kalau untuk bencana alam mereka tidak dapat tambahan,untuk kios dan tukang lansir mereka bisa hitung hitungan,Pemda dan aparat terkait pengawasan seperti tutup mata.