Bukittinggi, KABA12.com — Pjs Wali Kota Bukittinggi hantarkan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2021. R-APBD itu dihantarkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Jumat (13/11).
Dalam penjelasannya, Pjs Wali Kota Bukittinggi, Zaenuddin, menyampaikan, penyusunan R-APBD tahun 2021 ini diawali dengan penyusunan R-KUA PPAS 2021 yang telah ditandatangani menjadi nota kesepakatan KUA PPAS tanggal 27 Oktober lalu. Ia mengakui, penyusunan perencanaan dan penganggaran ini membuutuhkan waktu relatif lebih lama, karena ada paraturan perundang undangan baru yang terbit dan harus dipahami sebagai landasan penyusunan penganggaran tahun 2021 ini.
“PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodekfikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguna dan keuangan daerah serta Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional,” paparnya.
Lebih lanjut, Pjs Wako memaparkan, pendapatan daerah dalam R-APBD tahun 2021, diestimasikan sebesar Rp 648.570.966.935,-. Jika dibandingkan dengan APBD perubahan tahun 2019 lalu, terdapat penurunan sebesar Rp 42 milyar lebih.
“Pendapatan daerah itu, berasal dari PAD sebesar Rp 132 milyar lebih atau 20,41 persen. Dan Pendapatan transfer Rp 516 milyar lebih atau 79,59 persen. Sementara lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 0,- atau 0 persen dari total pendapatan daerah,” papar Zaenuddin.
Dalam R-APBD tahun 2021 ini, dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp 706.061.046.259,-. Terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 576 milyar lebih dan belanja modal Rp 119 milyar lebih. Sementara untuk belanja tak terduga dianggarkan sebesaar Rp 10 milyar.
“Untuk 2021, sumber penerimaan utama pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 57 milyar lebih, yamg berasal dari sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) tahun 2020 lalu,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Nur Hasra, yang memimpin rapat paripruna bersama Wakil Ketua, Rusdy Nurman, memgapresiasi langkah Pemko Bukittinggi dalam penyusunan R-APBD tahun 2021.
Bahkan, secara umum pengalokasian belanja diprioritaskan untuk pemulihan dampak covid-19, pemenuhan saeana prasarana pelayanan dasar dan peningkatan infrastruktur terutama terkait pengendalian banjir.
“DPRD akan bahas hantaran ini melalui setiap fraksi. Kita tunggu pemandangan umum fraksi yang akan disampaikan dalam paripurna selanjutnya, Senin depan,” ungkapnya.
Dalam paripurna itu, juga dihantarkan ranperda penyelenggaraan rumah susun. Sementara DPRD juga menghantarkan ranperda inisiatif tentang pengelolaan dana bergulir.
(Ophik)
