Bukittinggi, KABA12.com — Walikota Bukittinggi atas nama Pemko Bukittinggi, menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk, yang diwakili Pimpinan Wilayah 02 BNI, Faizal Arief Setiawan, terkait penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan dukungan Program Kota Kembar (Smart City).
Acara penandatangan kesepakatan bersama yang juga dilaksanakan oleh beberapa Bupati dan Wali Kota se Sumatra Barat itu, disaksikan langsung Wakil Gubernur Audi Joinaldy, di Auditoroum Kantor Gubernur Sumbar, Senin (17/01).
Kesepakatan Bersama antara Pemko Bukittinggi dengan BNI tersebut, meliputi penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dukungan terhadap Program Kota Pintar (Smart City) di Kota Bukittinggi.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, komitmen Pemko Bukittinggi dalam Program Kota Pintar, salah satunya melalui penyelenggaraan digitalisasi pelayanan kepada masyarakat. Dimana, awal tahun 2022 ini, Bukittinggi dinyatakan termasuk salah satu dari 50 kabupaten/kota di Indonesia ke dalam Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) oleh Kemenkominfo RI.
Penandatangan kesepakatan bersama ini juga meliputi upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bukittinggi. Mengenai bentuk atau teknis pelaksanaannya nanti akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara SKPD terkait dengan pihak BNI.
“Semoga dengan adanya kesepakatan bersama antara Pemko Bukittinggi dengan BNI ini mempercepat digitalisasi pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Kemudian dengan kerjasama ini, dapat mengakselerasi pelaksanaan Program Smart City di Kota Bukittinggi sebagaimana telah dirintis sebelumnya,” ujar Wako.
Sementara, Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Roni Fenir, menyampaikan, ke depan BNI berharap dapat membantu pendampingan bagi para kepala daerah di Sumbar dalam pembinaan UMKM serta Program Kota Pintar. “Dengan adanya smart city, pemerintahan akan lebih transparan (sehingga) dapat membantu pertumbuhan ekonomi Sumbar,” ujarnya.
Wakil Gubernur Sumatra Barat, Audy Joinaldi, menjelaskan, dengan digitalisasi, pengelolaan keuangan daerah diyakini lebih akuntabel. Wagub juga ungkapkan daerah kota di Sumbar cenderung lebih cepat menerapkan digitalisasi dibandingkan kabupaten karena faktor wilayah. “Kita harus kolaborasi dengan berbagai pihak, tak bisa berdiri sendiri. Tujuannya satu, untuk kemajuan dan kesejahteraan Sumatera Barat,” ujar Audy.
(Ophik)