Lubukbasung,kaba12 — Puluhan pengurus cabang olahraga (pengcab) yang berada dibawah naungan KONI Kabupaten Agam tinggalkan ruangan rapat (walk out), saat rapat persiapan Porprov XVI Sumbar di aula Disparpora Agam, Selasa,(8/9/2026).
Rapat yang dipimpin Sekab.Agam M.Lutfie, itu memanas setelah para ketua dan pengurus cabang olahraga yang diundang tersebut, mengetahui ada caretaker KONI hadir dalam pertemuan tersebut.
Kehadiran pengurus KONI Caretaker disebut telah ditolak oleh 38 pengurus cabang olahraga (pengcab) yang bernaung di bawah KONI Agam. Penolakan tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu puluhan pengcab memilih meninggalkan ruang rapat.
Bahkan, hujan interupsi terjadi saat Sekab.Agam M.Lutfie menyampaikan sambutan yang diprotes banyak pengurus cabang olahraga yang sejak awal memang sudah “galigaman”dengan sikap Sekda.Agam yang terkesan mengganjal proses dan mekanisme yang dilakukan pengurus KONI Agam dalam melaksanakan Musorkab, Agustus lalu.
Dalam perrtemuan tersebut, Vera Christian, dari Pengcab Orado Agam, menegaskan pihaknya bersama puluhan pengurus cabang olahraga lainnya sejak awal hadir untuk memenuhi undangan pemerintah daerah dan menghargai agenda rapat yang digelar terkait persiapan Porprov.
” Kami hadir untuk menghargai dan memenuhi undangan pemerintah daerah. Kami datang dengan niat baik untuk membahas persiapan Porprov,” ujar Vera.
Namun, lanjut Vera, sikap tersebut berubah setelah pihaknya mengetahui adanya pengurus KONI Caretaker dalam rapat tersebut. “Kami memilih walkout setelah mengetahui ada pengurus KONI Caretaker di dalam rapat. Kehadiran mereka sudah sejak awal ditolak oleh 38 pengcab olahraga,” katanya.
Selain persoalan kehadiran KONI Caretaker, kekecewaan para pengurus cabang olahraga juga dipicu oleh jawaban Sekda Agam terkait dugaan keterlibatannya dalam proses yang dinilai menghambat pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Agam.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pengurus cabang olahraga mempertanyakan posisi dan keterlibatan Sekda Agam dalam persoalan Musorkab KONI Agam. Namun, jawaban yang diberikan dinilai belum menyentuh substansi persoalan.
“Jawaban Sekda Agam hanya normatif dan tidak menyentuh substansi pertanyaan yang kami sampaikan,” ujar Vera.
Vera juga menyebut, pemerintah daerah seakan menutup mata terhadap persoalan yang terjadi di tubuh KONI Agam, khususnya terkait keberadaan Careteker.
“Jangan menganggap munculnya Careteker bukan persoalan. Seharusnya pemerintah daerah bisa duduk bersama pengcab olahraga, melakukan verifikasi, apakah benar ada yang dilanggar olah pengurus KONI Agam. Kalau kami menilai, justru persoalan ini terjadi setelah ada surat dari pemerintah daerah untuk menunda Musorkab,” jelasnya.
Kekecewaan serupa disampaikan Ketua Esports Indonesia (ESI) Agam, Yudha Novri. Menurutnya, pemerintah daerah semestinya mampu menempatkan diri sebagai penengah dalam persoalan yang terjadi di tubuh KONI Agam. “Harapan kami pemerintah daerah mampu menjadi penengah, bukan justru berat sebelah,” kata Yudha.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk membantu menciptakan suasana yang kondusif sehingga persoalan internal organisasi olahraga dapat diselesaikan sesuai mekanisme organisasi.
Hal senada ditegaskan Eka Heraska, Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pobsi) Agam, yang mempertanyakan posisi pemerintah daerah dalam persoalan KONI Agam dan meminta seluruh pihak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Kami mempertanyakan posisi pemerintah daerah. Kami meminta semuanya berjalan sesuai AD/ART yang ada, sebab KONI bukanlah OPD yang berada di bawah pemerintah daerah,” tegas Eka.
Menurut Eka, persoalan KONI Agam seharusnya diselesaikan berdasarkan aturan organisasi dan mekanisme yang telah ditetapkan, bukan melalui intervensi pihak-pihak di luar organisasi.
Ia juga meminta pemerintah daerah menghormati suara pengurus cabang olahraga yang menjadi bagian dari struktur organisasi KONI. “Kami juga meminta pemerintah daerah untuk menghormati keputusan tertinggi organisasi, yakni suara pengcab olahraga,” ujarnya.
Selain itu, para pengurus cabang olahraga juga meminta pemerintah daerah menghormati keputusan KONI Pusat terkait pencabutan Surat Keputusan (SK) KONI Caretaker. “Kami juga meminta pemerintah daerah menghormati keputusan KONI Pusat untuk mencabut SK Caretaker,” lanjut Eka.
Aksi walkout tersebut menjadi bentuk kekecewaan puluhan pengurus cabang olahraga terhadap pelaksanaan rapat yang semestinya membahas persiapan Porprov. Para pengcab menilai pembahasan agenda olahraga daerah tidak dapat dipisahkan dari kepastian status dan tata kelola organisasi KONI Agam.
Seperti ditegaskan Erwin Tanjung, Ketua Umum Pengcab Taekwondo Agam yang meminta pemerintah daerah dapat mengambil posisi yang lebih netral dan memberikan ruang penyelesaian persoalan berdasarkan AD/ART serta keputusan organisasi yang berlaku.
“Mestinya pemerintah peduli dan memastikan persiapan atlet dan cabang olahraga menghadapi Porprov tetap berjalan, tanpa mengabaikan proses organisasi yang sedang berlangsung di tubuh KONI Agam, “tegasnya serius.
Sementara informasi yang diperoleh kaba12,Pemkab.Agam sendiri terkesan masih mengabaikan protes dan reaksi keras yang disampaikan para pengurus cabang olahraga,hal itu dibuktikan hingga kini, respon terhadap surat keberatan, pernyataan sikap bersama mendukung Porprov, termasuk data atlet yang sudah disampaikan pada Disparpora Agam masih belum digubris.
(HARMEN)