Lubukbasung,kaba12 — Kementerian Sosial RI bersama Pemkab.Agam kucurkan dana santunan untuk korban meninggal dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam sebesar Rp.2.925.000.000, yang diterima 123 ahli waris dan keluarga korban yang meninggal.
Dari 123 ahli waris penerima bantuan sosial tersebut, masing-masing ahli waris menerima santunan sosial sebesar Rp.15 juta,untuk 195 korban meninggal dunia dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Agam, November 2025 lalu.

Dalam prosesi penyerahan santunan dari Kemensos RI tersebut, Wakil Bupati Agam M.Iqbal di aula utama kantor Bupati Agam itu menyebut, santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November lalu, merupakan wujud negara hadir untuk masyarakat.
Disebutkan, dampak bencana banjir bandang, tanah longsor dan banjir besar yang merata terjadi di 13 kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Agam, dengan 6 kecamatan dengan kondisi parah itu, menyisakan duka mendalam bagi seluruh pihak.

Saat ini, sebutnya pemerintah tengah berupaya mengatasi dampak yang terjadi, setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai dan saat ini, memasuki masa transisi pemulihan, dimana di seluruh kawasan terdampak tengah dilakukan berbagai upaya , tidak hanya pembersihan material dampak bencana, pembangunan huntara dan pemulihan berbagai sarana vital terdampak.
Secara khusus, Wabup M.Iqbal mengajak seluruh pihak untuk terus memberi dukungan optimal dalam proses penanganan dampak bencana yang terjadi, mengingat masih sangat banyak upaya pemulihan dan penanganan yang harus dilakukan untuk masyarakat terdampak.

Disisi lain, M.Iqbal berharap, santunan yang disalurkan pemerintah tersebut, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh ahli waris korban terdampak bencana yang meninggal dunia, terutama untuk pendukung kebutuhan harian para ahli waris.
Selain dana santunan Kemensos RI, untuk para ahli waris juga diserahkan bantuan bahan pokok dan jenis bantuan lain, yang disaksikan perwakilan BNPB, Kemensos RI, para kepala OPD, para camat, walinagari dan unsur terkait lain.
(HARMEN)
