Bukittinggi, KABA12.com — DPRD Bukittinggi kembali gelar rapat paripurna terkait ranperda pertanggungjawaban APBD 2017.
Kali ini, paripurna digelar dengan agenda pemandangan umum fraksi atas hantaran Walikota tentang ranperda terkait, di gedung DPRD, Jumat (29/06).
Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD didampingi Wakil Ketua Yontrimansyah.
Hadir Walikota, Wakil Walikota, unsur Forkopimda, Sekda, Kepala SOPD, Ketua KPU, Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, setelah dihantarkan secara resmi oleh Walikota, setiap fraksi di DPRD langsung memberikan pemandangan umum atas ranperda pertanggungjawaban APBD 2017.
Secara garis besar, seluruh fraksi sepakat untuk melalukan pembahasan ranperda hingga beberapa bulan kedepan.
“Secara garis besar, DPRD mengapresiasi kinerja pemko khususnya dalam penggunaan anggaran 2017 lalu. Selain itu, seluruh fraksi sepakat untuk melakukan pembahasan. Namun setiap fraksi memberikan masukan dan saran serta pertanyaan kepada pemerintah daerah,” jelas Beny.
Beberapa masukan dan pertanyaan yang disampaikan sejumlah fraksi diantaranya, terkait target pendapatan yang diminta untuk ditingkatkan. Dimana, diprediksi pendapatan dari retribusi dan pajak seharusnya didapat angka yang lebih tinggi dari yang diraih tahun 2017 lalu.
“Karena, setiap tahunnya Bukittinggi dibanjiri pengunjung. Tentu pajak hotel dan restoran dapat ditingkatkan. Kami pun juga meminta, agar tidak adanya kebocoran pendapatan dari sisi retribusi dan pajak ini, peran tim saber pungli harus ditingkatkan,” lanjut Beny menyimpulkan sejumlah pemandangan umum tujuh fraksi.
Pengoptimalan pendapatan, menjadi pokok utama yang disampaikan seluruh fraksi, selain harapan untuk menekan tingginya angka silpa tahun 2017 lalu.
Terkait silpa itu, sejumlah fraksi mengaku memahami penjelasan Walikota karena tingginya nilai DAK yang tidak bisa digunakan karena tidak sesuai antara aturan penggunaan dengan kondisi riil Bukittinggi.
Selain itu, pemko juga diminta untuk menyusun perencanaan dengan maksimal.
Karena masih banyak terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi sesuai perencanaan awal.
(Ophik)