Ridwan Suhaili : Fraksi PPP
Tuntaskan Proyek Fisik
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai APBD-P diartikan sebagai upaya pemda menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.Perkembangan yang berimplikasi pada peningkatan anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya.Namun juga untuk mengakomodasi pergeseran dalam satu satuan kerja perangkat daerah.
Fraksi berlambang Ka’bah itu secara garis besar berpandangan rancangan APBD-P Agam tahun 2017 perlu dibahas lebih lanjut, untuk terwujudnya pemerintahan yang tertib, bersih sesuai aturan yang berlaku.Fraksi PPP juga meminta pemda dengan tegas untuk menuntaskan pengerjaan proyek fisik yang belum terlaksana dan meminta keterangan terkait kendala teknis yang terjadi dilapangan. (***)
Zul Ikhsan : Fraksi Nasdem – Hanura
Mesti Tepat Waktu
Fraksi partai Nasdem Hanura berpandangan, terjadinya pergeseran anggaran merupakan hal lumrah dalam sebuah APBD pemerintahan.Diharapkan pergeseran tersebut bisa dilaksankan tepat waktu, ditempatkan sesuai dengan kebutuhan OPD yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD.
Tidak hanya itu, fraksi Nasdem- Hanura juga berharap program yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang belum terlaksana, dijadikan prioritas dalam APBD-P 2017. (***)
Novi Irwan : Fraksi Gerindra
Minimalisir SILPA
Fraksi Partai Gerindra memberi apresiasi pemerintah daerah yang telah merancang APBD-P tahun 2017.Atas perubahan tersebut, fraksi gerindra berharap agar sumber baru dan peningkatan PAD terus diupayakan secara maksimal.
Ditambahkan, SILPA yang cukup besar tahun 2016, diharapkan tahun 2017 ini dapat diminimalisir, sehingga program yang telah disepakati dapat berjalan baik, walaupun saat yang sama harus melaksankaan efisiensi.Gerindra juga menilai belum meratanya pembangunan di kecamatan dan nagari.Serta belum terakomodirnya RPJMD, RKPD, RKA dalam R-APBD-P tahun 2017.
Pembahasan RAPBD-P tahun 2017 dengan waktu sangat singkat, fraksi Gerindra memandang perlu dibahas lebih lanjut secara masksimal dan detil antara pemerintah daerah dengan DPRD, baik dikomisi, Banggar maupun ditingkat pimpinan plus.( *** )
Laporan : Jaswit
Editor : Harmen
