Lubukbasung, KABA12.com — Anggota Komisi V DPR RI, Ade Rezki Pratama mengupayakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR bagi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Minggu (02/12) sore, di kantor Camat Lubukbasung, anggota DPR RI termuda itupun secara langsung mendatangi masyarakatnya untuk mensosialisasikan program bantuan perumahan tersebut bersama PPK Rumah Swadaya Provinsi Sumbar.
Menurut Ade, BSPS merupakan bantuan pemerintah berupa dana stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
“Alhamdulillah untuk di Kabupaten Agam pada tahun 2019 kita sedang mengalokasikan untuk RTLH melalui program BSPS dari Kementerian PUPR untuk 330 unit rumah, yang 90 diantaranya untuk masyarakat berpenghasilan rendah di tiga nagari di Kecamatan Lubukbasung. Sekarang ini kita sosialisasikan agar masyarakat calon penerima mengetahui tentang program ini dan bisa mempersiapkan swadayanya hingga nanti ditetapkan sebagai penerima bantuan di awal tahun 2019,” ujarnya.
Ade menyebutkan, pihaknya di Komisi V DPR RI terus berupaya memajukan sektor infrastruktur khususnya untuk perumahan rakyat.
“Kita terus upayakan untuk kesejahteraan rakyat terutamam sektor infrastruktur perumahan, karena dari rumah yang layak, sehat dan nyaman sebagai tempat tinggal akan membantu melahirkan generasi penerus bangsa yang baik pula. Jadi bagi daerah yang masih belum terakomodir pada BSPS kali ini, pada pertengahan tahun kita akan coba upayakan melalui sumber dana lainnya,” sebut Politisi Gerindra itu.
Sebelumnya, PPK Rumah Swadaya Provinsi Sumbar Deshendri menyampaikan, selama tahun 2018 sudah terdapat 8.000 unit RTLH yang dibantuan dengan dana stimulan program BSPS ini, dengan jumlah dana Rp. 15.000.000 untuk satu unit rumah.
“Kemudian untuk tahun 2019 juga telah disetujui bantuan BSPS bagi 5.500 unit RTLH, dengan besaran dana stimulan Rp. 17.500.000. Nominalnya lebih besar lagi, Rp15 juta untuk bahan bangunan Rp2,5 juta lagi untuk biaya upah tukang,” katanya.
Deshendri menjelaskan, adapun syarat bagi penerima program BSPS ini diantanya, merupakan warga negara Indonesia, memiliki tanah dan tidak dalam sengketa, belum memiliki rumah atau memiliki/menempati rumah dalam kondisi tidak layak untuk dihuni.
Kemudian, belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah, berpenghasilan paling banyak setara upah minimun provinsi, bersedia berswadaya dan membentuk kelomopok yang nanti akan menentukan toko yang akan ditunjuk sebagai pemasok bahan bangunan.
“Jadi, bagi calon penerima bantuan selama satu bulan kedepan, sebelum ditetapkan surat keputusan penerima, segera lengkapi persyaratannya,” sampainya.
Hal itupun mendapat respon positif dari masyarakat setempat dan Pemerintah Kecamatan Lubukbasung. Murni Idrus mengatakan masih banyak rumah tidak layak huni di wilayahnya, setidaknya terdapat 783 rumah.
“Namun sesuai data yang diberikan provinsi dan hasil verifikasi ke lapangan, kita mengusulkan 149 MBR. Namun yang disetujui untuk 90 RTLH, dan ini kita bersyukur pemerintah pusat masih memberikan bantuan kepada warga kita. Harapan kedepan semoga bantuannya dapat ditambah lagi, mengingat masih banyak warga yang masih tinggal di rumah yang tidal layak huni. Terimakasih juga kepada anggota dewan kita dari komisi V DPR RI yang memberikan perhatian lebih bagi masyarakat di daerah pemilihannya,” ungkap Camat Lubukbasung Murni Idrus.
(Jaswit)
