Bukittinggi, KABA12.com — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tingkat Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi digelar. Musrenbang yang mengambil tema “Melalui Musrenbang kita Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan ini” ini dibuka secara resmi Wakil Walikota Bukittinggi, di Aula Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan (MKS), Rabu (27/02).
Kegiatan itu dihadiri perwakilan Polsek Kota Bukittinggi, Kepala SKPD, Camat, Lurah, Ketua PWK, Ketua RW dan RT serta 5 orang perwakilan delegasi masing – masing Kelurahan di wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, tokoh masyarakat dan Bundo Kanduang serta undangan lainnya.
Camat MKS, Emil Achir, menjelaskan, Musrenbang kecamatan ini telah diawali dengan musrenbang tingkat kelurahan yang sebelumnya, juga telah diawali pula dengan rembuk warga. Hasil musrenbang pada masing – masing kelurahan di wilayah kecamatan MKS yang telah dilaksanakan terdiri atas bidang infrastruktur, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya yang kemudian direkapitulasi lagi berdasarkan prioritas menjadi usulan tingkat Kecamatan.
“Dari hasil pra musrenbang, lahir sejumlah usulan. Diantaranya, 5 item bidang infrastruktur, kemudian 4 item bidang ekonomi dan 5 item bidang sosial budaya”, ujarnya.
Camat Emil Achir mengatakan,usulan tersebut masih dapat disempurnakan atas usulan dari peserta Musrenbang nantinya. Untuk itu diharapkan partisipasi dari peserta guna membahas usulan tersebut yang nantinya akan menjadi usulan tingkat kota.
Sementara itu, Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi, mengatakan, sistem perencanaan pembangunan, khususnya di Bukittinggi, menggunakan perencanaan dari bawah atau yang dikenal dengan bottom up. Kemudian perencanaan yang berasal dari pusat atau dikenal dengan top down.
“Jadi kita di pemerintahan tentu berupaya mensinkronkan antara kebijakan di daerah yang berasal dari aspirasi ataupun keinginan yang tumbuh dari masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi ataupun kebijak yang dilahirkan pemerintah pusat. Menjaga keseimbangan dan membangun sinkronisasi perencanaan ini perlu kita lakukan bersama.
Musrenbang ini menjadi media yang sangat strategis, dimana kita melihat secara substansi kegiatan musrenbang ini adalah bagaimana kita lebih menguatkan pemberdayaan yang ada di masyarakat. Dari 3 aspek yang dilakukan mulai dari aspek pembangunan atau infrastruktur, aspek ekonomi dan juga aspek sosial, kita mencoba merangkumnya,” jelas Irwandi.
Wawako menjelaskan, bahwa dalam membangun kebijakan yang berdasarkan hasil Musrenbang, digunakan rujukan RPJMD. Artinya RPJMD 2016 – 2021 yang sudah dibuat tersebut dapat diukur sudah sejauh mana RPJMD itu bisa direalisasikan atau dicapai, baik aspek pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Wawako juga menginformasikan beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dilakukan pemko Bukittinggi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengunjung kota Bukittinggi. Diantaranya, revitalisasi TMSBK, pembangunan beberapa sekolah, pembangunan mall pelayanan terpadu dan lainnya dan berharap pembangunan tahun 2020 tetap mengacu kepada RPJMD dengan prioritas pembangunan kota Bukittinggi adalah seperti pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengembangan pariwisata serta penanggulangan kemisikinan.
(Ophik)