Lubukbasung, KABA12.com — Sejak awal September 2018 kemaren, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Agam kembali menerjunkan 50 petugasnya untuk melakukan Survey Sosial Ekonomi (Susenas) periode dua tahun 2018. Kali ini BPS menyasar 170 daftar sampel rumah tangga (DSRT) untuk mensurvey tingkat kemiskinan masyarakat di Luhak Agam itu.
Kepala BPS Agam Joni Suryadi pada KABA12.com mengatakan data Susenas mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan. Salah satunya untuk mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) di suatu daerah.
“Susenas ini digelar di seluruh kecamatan di Kabupaten Agam. Sebelumnya pada periode pertama Maret 2018 lalu, kita juga telah mengerahkan petugas untuk melakukan survey ke 680 rumahtangga yang terdiri dari 68 blok, dimana masing-masing blok sensus terdapat 10 rumahtangga.
Susenas penting dilakukan karena nanti akan ada outputnya berupa Indeks Pembangunan Manusia, angka makro kemiskinan atau perkiraan berapa estimasi angka kemiskinan, dan gene ratio atau yang biasa dikenal dengan tingkat ketimpangan masyarakat,” sebutnya.
Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam Susenas ini lanjut dia, mencakup keterangan demografi, dokumen kependudukan, pendidikan, kesehatan, teknologi, keuangan, ketenagakerjaan, keterangan gangguan fungsional dan lainnya.
Sementara, untuk konsumsi/ pengeluaran rumah tangga, data yang dikumpulkan dalam daftar, mencakup keterangan kuantitas dan nilai konsumsi/ pengeluaran makanan, minuman, dan rokok seminggu terakhir, keterangan tentang pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan selama sebulan dan setahun terakhir, serta dan lain-lain.
Joni Suryadi menambahkan, dari hasil Susenas tahun 2016 dan 2017 sebelumnya angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Agam mengalami penurunan, dari 7,83 % turun ke 7,59 %. Begitupun dengan tingkat pengangguran yang mengalami penurunan dari 6,05 % menjadi 4,23 %. Sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Agam mengalami kenaikan dari 5,40 % ke angka 5,43 %.
Saat ini, data Susenas merupakan sandaran utama pemenuhan kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015-2019 dan tujuan pembangunan internasional atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).
“Hasil Susenas yang kita laukan pada Maret dan September tahun 2018 akan didapatkan pada awal tahun 2019 nanti. Saat ini BPS masih melakukan pengolahan data dan setelah itu divalidasi,” jelasnya.
(Jaswit)