Bukittinggi, KABA12.com — Kemiskinan memang masih menjadi problematika dunia terutama bagi negara-negara berkembang. Komitmen penanggulangan kemiskinan haruslah mampu menyasar segala aspek yang menjadi permasalahan kemiskinan, sehingga dirancang program dan kebijakan pemeberantasan kemiskinan, yang disusun berdasarkan pada realitas kemiskinan di daerah-daerah, termasuk di Kota Bukittinggi.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bukittinggi yang juga Wakil Walikota Irwandi, mengatakan, kemiskinan merupakan permasalahan bersama dari tingkat nasional sampai daerah, karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan dalam mengintervensi penurunan angka kemiskinan.
“TKPK mempunyai target yang jelas dan mempunyai strategi serta prinsip untuk menurunkan angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang ada di masyarakat. Strategi dari penanggulangan kemiskinan ini merupakan output dari TKPK yang harus diuji dan dievaluasi secara berkelanjutan,” terangnya.
Menurut Irwandi, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara penguatan lembaga masyarakat, dan penguatan permodalan masyarakat seperti pemberian beasiswa dan Raskin yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Data penerima Raskin disusun berdasarkan basis data terpadu dan dikoreksi langsung oleh masyarakat untuk mengetahui siapa yang berhak sebagai penerima raskin, begitu juga dengan akses sanitasi dan air bersih untuk masyarakat miskin,” ulasnya.
Upaya selanjutya sambung Irwandi, adalah penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan cara mengadakan pelatihan, penguatan permodalan dan promosi.
Sejalan dengan hal ini, produktivitas masyarakat harus ditingkatkan karena pada hakekatnya tidak ada masyarakat yang miskin akan tetapi malas.
Irwandi menambahkan, TKPK telah menyiapkan Basis Data Terpadu (BDT) yang telah mengakomodir seluruh indikator dari setiap kementerian, lengkap dengan data by name by adress, sehingga bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tepat sasaran.
“Disamping itu dalam mengantisipasi kemiskinan ini juga telah ditindaklanjuti Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang berdasarkan basis data terpadu berupa Bantuan Non Tunai (BNT),” sebutnya.
Saat ini ujar Irwandi, di Bukittinggi sesuai dengan Basis Data Terpadu terdapat 4.931 KK yang berada di bawah garis kemiskinan, jadi perlu kita fikirkan bersama bagaimana menekan angka ini melalui program dan kegiatan agar mereka tidak lagi berada pada posisi dibawah garis kemiskinan.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengangkat taraf hidup masyarakat dari garis kemiskinan, dapat dilakukan dengan dengan merubah pola, yang dibantu saat ini ekonominya, kalau biasanya yang dibantu pembangunan rumahnya tetapi ekonominya tidak berubah juga tidak sejahtera dan mereka akan tetap berada diposisi kemiskinan, tetapi apabila ekonominya yang dibantu dia akan bergerak dari garis kemiskinan tersebut,” ungkapnya.
(Ophik)
