Lubukbasung, kaba12 — Kabupaten Agam merampungkan proses pembahasan dan pengesahan RAPBD 2026 dengan berbagai perjuangan dan tantangan.
Tidak hanya proses pembahasan yang alot, tapi juga terjangan bencana yang menghantam wilayah Kabupaten Agam sejak sepekan terakhir, membuat proses pengesahan anggaran untuk tahun 2026 kerap tertunda. Terakhir, penundaan terjadi Jumat, (28/11) lalu, usai berbagai wilayah Kabupaten Agam didera serangkaian bencana banjir bandang dan atnah longsor Kamis, (27/11) lalu.
Dampak bencana banjir bandang yang terjadi di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, yang menelan banyak korban jiwa, longsor yang mengepung wilayah Kecamatan Palupuah, banjir dan tanah longsor di Tanjung Raya, banjir besar di Tanjung Mutiara,banjir bandang di Balingka, IV Koto, terakhir Kamis sore, bencana banjir bandang dahsyat yang meluluhlantakkan wilayah Nagari Salareh Aia Utara di 4 jorong dengan jumlah korban jiwa yang sangat banyak.
Kondisi itu, membuat seluruh akses jalan menuju Lubukabsung terputus, bahkan mayoritas anggota DPRD Agam yang menjadi penentu proses pengesahan dan kehadiran ( untuk quorum ) persidangan, tidak bisa hadir karena harus bergelut bersama masyarakat di daerah pemilihan masing-masing dalam membantu penanganan dampak bencana.
Proses pembahasan yang sesuai ketentuan dan peraturan pemerintah harus tuntas paling lambat akhir November tahun berjalan, akhirnya bisa disahkan dalam sidang paripurna DPRD Agam, setelah sempat tertunda beberapa jam, agar mayoritas anggota DPRD Agam bisa hadir dalam persidangan, termasuk para anggota fraksi bisa hadir dan menyampaikan kata akhir.
“Betul-betul dihadang tantangan berat, namun Alhamdulillah, APBD 2026 bisa disahkan dalam sidang paripurna Minggu, (30/11) sore, “sebut Muhammad Risman, Wakil Ketua DPRD Agam.(HARMEN)
DPRD Agam Kritisi Anggaran, Optimalkan Pendapatan Daerah
Lubukbasung,kaba12 — Proses pengesahan RAPBD Agam tahun 2026 setelah melalui serangkaian pembahasan, dalam sidang paripurna penyampaian pendapat akhir, para jurubicara fraksi menyoroti berkurangnya dana tranper ke daerah, dan mendorong optimalnya pendapatan daerah untuk menutupi defisit anggaran.
Dilain pihak, dampak bencana yang terjadi, para juru bicara fraksi meminta pemerintah untuk menambah alokasi dana tanggap darurat, mengingat luar biasanya dampak bencana yang dialami pasca bencana hidrometeorologi yang melanda hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Agam.
Berikut nukilan pendapat akhir fraksi-fraksi terkait APBD 2026 yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Agam, Minggu, (30/11).
Fauzi, Juru Bicara Fraksi PKS
Ungkap Prihatin, Tambah Dana Tanggap Darurat Bencana
Secara khusus Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan atas dampak bencana hidrometeorologi yang melanda hampir seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Agam, yang terparah Kecamatan Palembayan, Malalak, Palupuah, IV Koto, Ampek Nagari, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, Lubukbasung dan beberapa kecamatan lain.
Untuk mengatasi dampak bencana yang terjadi, diharapkan pemerintah maksimal tidak dalam penanganan darurat tapi juga dalam proses pemulihan dan diharapkan alokasi dana tanggap darurat ditambah.-(*)
Alber, Juru Bicara Fraksi Demokrat
Perkuat Lobi Anggaran ke Pemerintah Pusat
Fraksi Demokrat mendorong pemerintah untuk memperkuat lobi-lobi pada pemerintah pusat untuk memaksimalkan pelaksanaan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang sudah dirancang, termasuk dalam upaya proses penanganan dan pemulihan dampak bencana yang terjadi saat ini.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk mengoptimalkan realisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, perbaikan tata kelola BUMD agar memberi kontribusi signifikan, penguatan kerjasama dengan sector swasta dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.-(*)
Refda Santia, Juru Bicara Fraksi PAN
Restrukturisasi OPD Pemkab.Agam
Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk merestrukturisasi OPD Pemkab.Agam, dalam upaya efisiensi dan resformasi birokrasi,terutama menyikapi kondisi anggaran daerah yang tersendiri.
Fraksi PAN juga meminta pemerintah untuk segera memanfaatkan dana daerah, jika APBD 2026 disahkan menjadi perda, termasuk dana cadangan daerah untuk penanganan dampak bencana yang saat ini berdampak terhadap berbagai sarana, rumah penduduk, bahkan banyak menyebabkan korban jiwa.-(*)
Zelman, Ketua Fraksi Partai Nasdem
Buat Pemetaan Kebutuhan Pembangunan
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Agam meminta meminta untuk membuat pemetaan kebutuhan pembangunan yang merangkum berbagai aspek penting, sehingga bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, karena berkaitan dengan kondisi infrastruktur, ketenagakerjaan,pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Fraksi Nasdem juga meminta Bupati Agam merealisasikan program prioritas yang dijanjikan, seperti hasil Musrenbang tingkat nagari dan Pokir Anggota DPRD Agam yang dilaksanakan tahun 2025, dapat dilaksanakan tahun 2026.-(*)
Novi Irwan : Juru Bicara Fraksi Gerindra
Lengkapi Dokumen Pemekaran Daerah
Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah daerah untuk segera melengkapi berbagai dokumen yang berkaitan dengan pemerkaran daerah Agam Tuo, dan mulai mempersiapkan calon ibukota yang telah disepakati di Kecamatan IV Koto.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penanganan dampak bencana yang terjadi dan membenahi infrakstruktur yang terdampak bencana.-(*)
Zulfahmi, Ketua Fraksi Partai Golkar (Golkar,Hanura,PKB dan PBB)
Tingkatkan Pengawasan Tekhnis
Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan teknis di lapangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran, pelayanan serta pelaksanaan fungsi pemerintah di tingkat nagari.
Fraksi Partai Golkar juga meminta, jika dana TKD 2026 ditambah pemerintah pusat, pemerintah diminta untuk memprioritaskan realisasi P1 Musrenbang dan pokir DPRD Agam.-(*)
Fraksi PPP DPRD Agam
Gali Potensi PAD
Fraksi PPP DPRD Agam meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menggali berbagai potensi PAD dan perlunya singrkonisasi, kolaborasi dan komunikasi antar OPD di Pemkab.Agam, sehingga berbagai program daerah bisa berjalan maksimal, terutama dalam mendorong pendapatan daerah.
Fraksi PPP DPRD Agam mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penanganan dampak bencana yang terjadi di kabupaten Agam, dan berharap ada kebijakan dari pemerintah daerah dalam penanganan dampak pasca bencana.-(*)
Ketua DPRD Agam Minta Semua Pihak Berperan Bantu Penanganan Bencana
Lubukbasung,kaba12 — Ketua DPRD Agam H.Ilham,LC,MA , menyampaikan duka mendalam menyusul banyak korban yang terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Agam dalam sepekan terakhir. Hal itu disampaikan saat membuka sidang paripurna pengesahan RAPBD 2026 di ruang sidang utama DPRD Agam, Minggu, (30/11).
H.Ilham berharap, seluruh elemen yang ada dalam masyarakat termasuk kalangan perantau untuk bahu-membantu membantu penanganan pasca bencana , dan proses tanggap darurat bencana saat ini. “Kita sangat berduka atas musibah yang terjadi, dan hal itu harus bersama kita atasi, “sebutnya disela sidang paripurna DPRD Agam.
DPRD Agam, sebut H.Ilham, mendukung sepenuhnya program penanganan dampak bencana yang dilakukan pemerintah saat ini, terutama dalam proses evakuasi dan pencarian para korban yang masih hilang terdampak bencana, termasuk membuka isolasi berbagai wilayah yang masih terputus akibat longsor dan banjir bandang.(HARMEN)
DPRD – Pemkab.Agam Sahkan APBD 2026,
Defisit Rp.47,5 Miliar, Belanja Rp.1,4 Triliun, Pendapatan Rp.1,36 Triliun
Lubukbasung,kaba12 — Setelah melalui beberapa hari penundaan, akibat dampak bencana yang menghantam wilayah Kabupaten Agam. Bahkan, proses pengesahan dalam paripurna terpaksa tertunda karena menunggu rombongan anggota DPRD Agam yang terjebak di beberapa lokasi longsor, dan harus mencari jalan memutar yang aman ke Lubukbasung, akhirnya Ranperda APBD 2026 resmi disahkan, Minggu, (30/11) sore.
APBD 2026 disahkan dalam sidang paripurna DPRD Agam di ruang sidang utama gedung DPRD Agam, Padang Baru, Lubukbasung itu, dipimpin Ketua DPRD Agam H.Ilham,LC,MA, didampingi Wakil Ketua Muhammad Risman, dihadiri Bupati Agam H.Beni Warlis, para unsur Forkopimda Agam, serta pada pejabat daerah.
Bahkan, DPRD Agam bersama Pemerintah Daerah berhasil menyepakati Ranperda APBD tahun 2026 dan akan menyerahkan ke Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi, setelah seluruh fraksi di DPRD Agam menyetujui RAPBD 2026 menjadi peraturan daerah.Dalam RAPBD tersebut, rencana pendapatan adalah Rp 1,355 triliun dan belanja Rp 1,403 triliun atau defisit Rp 47,5 miliar.
Wakil Ketua DPRD Agam Muhammad Risman menyebutkan, proses pengesahan APBD 2026, berhasil disahkan bersama anggota DPRD Agam, setelah para juru bicara fraksi menyampaikan pendapat akhir dan persetujuannya terhadap RAPBD 2026 menjadi peraturan daerah APBD 2026.
Disebutkan, APBD 2026 akan menjadi acuan penting dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pemerintah, sesuai alokasi anggaran yang tersedia. “Kita berharap, APBD 2026 bisa optimal dalam mendorong berbagai agenda yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, “jelasnya.(HARMEN)
APBD 2026 Disahkan, Bupati Agam Sampaikan Apresiasi
Lubukbasung,kaba12 — Bupati Agam Benni Warlis, mengatakan, penyusunan Raperda APBD 2026 merupakan kerja bersama seluruh komponen pemerintahan yang dilakukan secara intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta komisi terkait.
Bupati Agam itu,mengapresiasi anggota DPRD Agam atas persetujuan terhadap Raperda APBD 2026. Keputusan tersebut menurutnya bagian penting dalam siklus penyusunan anggaran daerah.
“Kita berharap seluruh perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kabupaten Agam,” jelasnya.
Bupati Agam berharap, dengan disahkannya anggaran dalam APBD 2026 tersebut, bisa mendorong lebih maksimalnya berbagai kegiatan yang sudah dirancang pemerintah, termasuk mendukung kegiatan DPRD Agam untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.
Bupati Agam itu juga menyampaikan, ungkapan duka para warga yang terdampak bencana, menyusul berbagai dampak bencana yang terjadi di berbagai kecamatan di Kabupaten Agam. Bahkan saat ini, jumlah korban yang meninggal yang berhasil ditemukan sudah semakin banyak.
Setelah disetujui DPRD, Raperda APBD 2026 akan disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 219 miliar, pendapatan transfer Rp 1,13 triliun. Sementara, belanja daerah meliputi belanja operasi Rp 1,184 triliun, belanja modal Rp 46 miliar, belanja tidak terduga Rp 5,4 miliar, dan belanja transfer Rp 164 miliar.(HARMEN)
