Bukittinggi, KABA12.com — Upaya pengosongan lahan Stasiun Bukittinggi oleh PT. KAI, dengan memberikan SP 3 pada Kamis (14/09) lalu, mengejutkan.
Pasalnya, sejak bulan Agustus lalu, rencana pengosongan sudah tidak mengapung lagi kepermukaan.
Namun setelah adanya peringatan terakhir itu, bola panas kembali bergulir.
Wakil Ketua Opakai, Young Happy menilai, PT. KAI sangat tidak menghargai lembaga resmi pemerintahan. Sejumlah upaya yang dilakukan Opakai ke DPRD Bukittinggi, DPRD Sumbar, DPR RI hingga Sekretariat Wakil Presiden, yang menghasilkan beberapa surat resmi untuk melakukan musyawarah mufakat, tak diindahkan oleh PT. KAI.
“Ini kami anggap sebagai pelecehan terhadap lembaga resmi negara. Kan sudah jelas setiap permohonan kami ditanggapi oleh lembaga pemerintahan untuk dapat dilakukan musyawarah mufakat. Ini tiba-tiba Kamis kemarin langsung berikan SP3. Batas waktunya lima hari setelah surat itu diberikan. Kami sudah tegaskan, kami tidak menolak kereta api, tapi kami menolak hotel. Jangan ada pembohongan publik,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, H. Trismon, angkat bicara. DPRD Bukittinggi mengimbau PT. KAI untuk dapat lebih memperhatikan stabilitas Bukittinggi kedepan.
“PT. KAI jangan terlalu arogan. Apa salahnya diberikan dispensasi, adakan musyawarah mufakat. Karena seandainya memang dikosongkan apakah langsung ada pembangunan ? Kan tidak. Makanya harus ada pembicaraan lebih persuasif. Jangan seolah-olah tidak menghargai kami sebagai wakil rakyat dan lembaga pemerintah lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Trismon mengatakan, dengan adanya SP 3 itu, situasi Bukittinggi khususnya daerah stasiun kembali tidak kondusif.
Warga resah karena terintimidasi sikap PT. KAI. “Ini sudah harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Jangan hanya kepentingan oknum yang harus diutamakan,” pungkas politisi Golkar itu.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak PT. KAI melalui Divisi Regional II Sumatera Barat masih belum bisa dihubungi.
(Ophik)
