Lubukbasung,kaba12 — Fraksi Partai Golkar DPRD Agam bersuara keras menyusul kisruh berlarut-larut yang melanda tubuh KONI Kabupaten Agam. Kondisi itu, membuat kekuatiran para politisi partai berlambang pohon beringin tersebut, pasalnya persiapan para atlet menjelang Porprov XVI Sumbar, dan kesiapan pemerintah yang harus bersinergi dengan lembaga KONI Agam yang sah menurut aturan yang berlaku, hingga saat ini masih belum terlihat.
Sikap pemerintah yang terkesan memihak terhadap kebijakan yang dilakukan KONI Sumbar dengan membentuk careteker, menjadi tanda tanya besar para politisi di gedung dewan, karena sebelumnya sesuai laporan resmi KONI Agam, baik pada pemerintah, DPRD Agam dan berbagai pihak lain, seluruh tahapan yang dilakukan untuk proses Musorkab sudah melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART KONI.
Bahkan, KONI Pusat juga sudah mengeluarkan keputusan agar KONI Sumbar mencabut surat keputusan tentang caretaker mengesahkan KONI Agam periode 2026-2030 hasil Musorkab tanggal 26 Agustus 2026 yang didukung mayoritas pengurus cabang olahraga di Kabupaten Agam.
“Kami minta Bupati Agam dan Pemkab.Agam tidak terjebak dalam keberpihakan terhadap caretaker dan mestinya mendorong penyelesaian masalah KONI Agam secara objektif, demokratis dan konsitusional dengan berpedoman pada AD/ART KONI , ketentuan organisasi, hasil musyawarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “tegas Zulfahmi, uru bicara fraksi Golkar ( gabungan Golkar-PBB-Hanura dan PKB ) DPRD Agam, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna pembahasan APBD-P 2026 di gedung dewan, Kamis, (10/9/2026).
Ditambahkan Zulfahmi, pihaknya berharap Bupati Agam bisa bersikap bijak dengan memfasilitasi musyawarah dalam menyelesaikan masalah KONI Agam bersama unsur terkait dengan melibatkan KONI Sumbar, cabang olahraga dan pengurus KONI Agam terpilih serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
“Mestinya pemerintah daerah mengambil posisi sebagai mediator dan penjaga kepentingan olahraga Kabupaten Agam, jangan justru sebagai pihak yang memperkuat dualisme, “tegasnya dengan suara lantang.
Sementara secara terpisah, kepada kaba12, politisi partai Hanura Epi Suardi menegaskan, pemerintah mestinya tidak mengedepankan kepentingan kelompok atau kepengurusan tertentu, tetapi kepastian hukum organisasi persatuan insan olahraga, keberlanjutan pembinaan atlet, serta kemajuan prestasi olahraga Kabupaten Agam.
“Kami minta Bupati Agam segera menyelesaikan masalah tersebut, mengingat jadual pelaksanaan Porprov XVI Sumbar sudah semakin dekat, sementara persiapan para atlet sama sekali belum terlihat dilakukan pemerintah. Semangat para atlet dan cabang olahraga yang saat ini melakukan seleksi dan pemusatan latihan secara mandiri, mestinya menjadi kajian penting. Jangan keperpihakan yang menyalahi aturan organisasi, justru menghangcurkan semangat ratusan atlet yang sejak lama sudah bersiap menghadapi Porprov , “ ulas Epi Suardi dengan nada tinggi.
Epi Suardi mengaku sudah memantau bahkan sudah mempelajari seluruh laporan tahapan kegiatan Musorkab KONI Agam, mempelajari AD-ART KONI, bahkan secara intens menyimak perkembangan masalah yang membelit KONI Agam sejak bulan Juni lalu itu.
“Kami prihatin dan kecewa, mestinya Pemkab.Agam sebagai mediator dan penengah, tapi dalam perjalanannya,justru ikut terjebak dalam keberpihakan. Kami minta penjelasan itu langsung dari Bupati dan berharap, bupati bisa menyelesaikan hal itu dengan baik, secara musyawarah tanpa mengabaikan koridor hukum organisasi, yakni AD-ART dan ketentuan lain, “tegasnya lagi.
(HARMEN)