Tanahdatar, KABA12.com — Jelang Ramadhan 1439 Hijriah tahun 2018 Masehi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tanahdatar gelar rakor guna menciptkan petumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditegah-tengah masyarakat. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Tanahdatar itu dihadiri Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Bimo Epyanto, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Zulkifli SR, Asisten Ekobang Helfy Rahmy Harun, Kepala OPD, Kepala BPS Tanahdatar, Kabag dilingkup Setda dan undangan lainnya, di Aula Eksekutif Kantor Bupati Tanahdatar di Pagaruyung, Kamis (03/05).
Bupati Tanahdatar Irdinansyah Tarmizi mengatakan Inflasi salah satu indikator perekonomian yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Inflasi sangat tinggi menjadi permasalahan dalam perekonomian karena berdampak mengurangi daya beli masyarakat, ketidakpastian dalam perekonomian, menghambat investasi dan menurunkan daya saing produk.
“Inflasi yang rendah dan stabil merupakan salah satu syarat mutlak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk pengendalian inflasi tersebut, Tanahdatar sudah membentuk tim pengendalian inflasi daerah dengan Bupati sebagai Ketua dan Bank BI Sumbar melalui Bapak Bimo Epyanto sebagai Wakil Ketua,” sampainya.
Irdinansyah menyampaikan, Tanahdatar tidak termasuk daerah sampel pencatatan inflasi harga konsumen. Namun sebagai rujukan, kita mempedomani angka inflasi kota Bukittinggi karena sudah termasuk sampel ditingkat Nasional.
“Inflasi berdasarkan harga konsumen 2015 sebesar 2,39%, 2016 sebesar 3,22% dan 2017 sebesar 3,08%, sedangkan target dalam RPJMD 2018 sebesar 2,72%. Ini tentu butuh upaya maksimal kita bersama untuk bisa capai taget itu,” ujarnya.
Bupati juga menyebutkan untuk menjaga inflasi tersebut kebijakan pemerintah sangat berperan didalamnya, “pemerintah harus lakukan penguatan pangan dengan menjaga kelancaran dan kesinambungan pasokan pangan serta pengaturan kebijakan harga yang stabil, sehingga inflasi bisa dijaga,” kata Bupati.
Lebihlanjut Irdinansyah menyampaikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanahdatar atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sesuai laporan angka BPS meningkat.
“PDRB Tanah Datar tahun 2017 meningkat 9,7% dari tahun 2016, yaitu Rp.10,72 triliun meningkat jadi Rp.11,64 triliun. Dimana sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar 32,29%, disusul perdagangan 13,13% dan Industri pengolahan 11,54%,” tukasnya.
Sementara itu Bimo Epyanto menyampaikan, inflasi Sumbar di tingkat nasional dan regional sangat rendah.
“Highlight inflasi Sumbar kondisi April 2018 pada peringkat terendah 8 Nasional dan terendah 2 se Sumatera,” katanya.
Bimo menambahkan, faktor keberhasilan pengendalian inflasi daerah dipengaruhi beberapa faktor, seperti Roadmap, Koordinasi, Komitmen daerah serta konsistensi dan Inovasi.
“Keberhasilan pengendalian Inflasi daerah yang sangat penting adalah dukungan dan komitmen kepala daerah dan kesadaran OPD dan anggota TPID secara aktif melakukan program dan monitoring berkala,”jelas Bimo.
(Jaswit)