Banuhampu, KABA12 – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendorong pemerintah menghapus perbedaan status guru di Indonesia.
PB PGRI menilai seluruh guru yang bekerja di bawah pemerintah seharusnya memiliki satu status yang sama sebagai guru PNS, sementara guru yang dikelola masyarakat tetap berstatus guru swasta.
Hal itu disampaikan Ketua PB PGRI, Dudung Abdul Qodhir, kepada wartawan di sela kegiatan Agam Inspiring Teacher 2026 yang digelar di Aula Student Center UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Kubang Putiah, Kabupaten Agam, Selasa.
Menurut Dudung, dunia pendidikan saat ini masih dihadapkan pada empat persoalan utama, yakni status guru, kesejahteraan, pemerataan, dan kualitas guru.
“Persoalan guru sekarang adalah pertama status, kedua kesejahteraan, ketiga pemerataan, dan keempat kualitas guru. PGRI mendorong tidak ada lagi status guru yang berbeda-beda. Kita ingin satu nama guru, yakni guru PNS. Tidak ada lagi PPPK maupun PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, guru yang menjadi tanggung jawab pemerintah seharusnya diangkat sebagai guru PNS. Sementara itu, guru yang berada di bawah penyelenggaraan masyarakat tetap berstatus sebagai guru swasta sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung layanan pendidikan nasional.
Selain persoalan status, PB PGRI juga menyoroti belum meratanya distribusi tenaga pendidik di berbagai daerah. Menurutnya, pemerintah perlu segera melakukan pemetaan kebutuhan guru secara menyeluruh agar penempatan tenaga pendidik lebih merata.
“Harus segera dibuat pemetaan agar pemerataan guru berjalan dengan baik. Mutasi harus dilakukan secara manusiawi dan tidak boleh ada kepentingan yang bersifat politis,” katanya.
Dudung menambahkan, kesejahteraan guru hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Bahkan, menurutnya, tingkat kesejahteraan guru di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
“Kesejahteraan guru harus ditingkatkan. Dalam jangka pendek kami akan terus berjuang meningkatkan kesejahteraan guru,” ungkapnya.
PB PGRI, lanjutnya, juga tengah memperjuangkan agar profesi guru menjadi profesi paling bergengsi di Indonesia sehingga mampu menarik minat lulusan SMA untuk menempuh pendidikan di lembaga pencetak tenaga pendidik.
“Kita ingin profesi guru menjadi profesi nomor satu di Indonesia. Contohnya Singapura dan Finlandia, mereka maju karena profesi guru menjadi profesi yang sangat dihormati,” ujarnya.
Ia mengaku masih banyak menerima keluhan dari para guru yang kesulitan membiayai pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi akibat keterbatasan penghasilan.
“Saya banyak mendengar guru sulit menyekolahkan anaknya karena kesejahteraannya terbatas. Bagaimana orang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara justru tidak mampu menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan Presiden Prabowo mendengar persoalan ini,” katanya.
Dudung menegaskan, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik.
“Kunci keberhasilan pendidikan itu ada pada guru. Karena itu saya ingin mendorong kesejahteraan dan profesionalitas guru menjadi prioritas,” tegasnya.
(Bryan)