Lubukbasung,kaba12 — Untuk memperkuat sinergi dengan seluruh elemen terkait dalam penanganan masalah sosial, Dinas Sosial Kabupaten Agam, gelar rapat koordinasi dengan seluruh jajaran bersama para Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan ( PKH ) se Kabupaten Agam, di aula Dinkes Agam , Padang Baru, Lubukbasung, Rabu, (28/1).
Rakor yang dipimpin Kadinas Sosial Agam, Villa Erdi,S,Sos,MSi, didampingi para kepala bidang tersebut, merupakan rakor perdana yang digelar Dinsos Agam, tidak hanya dalam rangkaian silaturrahmi, tapi juga untuk memperkuat sinergi seluruh unsur, sehingga terbangun koordinasi yang optimal dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Agam.
Rakor yang dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Azmar, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Hasneril, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Desi Nofia, serta Irianti, selaku AKS Fungsional Pekerja Sosial. Kehadiran jajaran struktural dan fungsional ini menegaskan komitmen Dinas Sosial Agam dalam membangun koordinasi lintas bidang.
Dalam Rakor itu, para Pendamping Sosial PKH Kabupaten Agam menyatakan siap berkontribusi aktif bagi masyarakat. Saat ini, sebanyak 63 pendamping PKH telah diangkat sebagai ASN PPPK Kementerian Sosial, serta satu orang sebagai PPPK paruh waktu, yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Agam.
Kadinas Sosial Agam Villa Erdi, berharap para pendamping sosial dapat bekerja sama secara erat dengan Dinas Sosial dalam penanganan berbagai persoalan sosial.
VIlla Erdi, menekankan pentingnya koordinasi dan pertukaran informasi terbaru dari Kementerian Sosial agar layanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, “saya berharap dengan adanya ASN Kementerian Sosial di setiap kecamatan, kita bisa bersinergi lebih kuat, terutama dalam penanganan permasalahan sosial, sehingga respon terhadap kebutuhan masyarakat bisa lebih cepat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu Ketua Tim (Katim) Pendamping Sosial Kabupaten Agam, Ahmad Syukri, menyambut baik arahan Kepala Dinas Sosial.
Ia menegaskan komitmen para pendamping sosial untuk hadir langsung di lapangan dan berkolaborasi aktif dengan Dinas Sosial, “sebagai pekerja sosial, kami siap berkolaborasi. Permasalahan bantuan sosial sangat erat kaitannya dengan Dinas Sosial, sehingga koordinasi menjadi kunci utama,” ungkap Syukri.
Syukri memaparkan wilayah kerja serta berbagai kegiatan pendampingan sosial di lapangan. Ia menjelaskan bahwa meskipun kegiatan pendamping merupakan program langsung dari Kementerian Sosial, pelaksanaannya tetap akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial maupun pemerintah kecamatan setempat.
Rakor ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan Kepala Dinas Sosial serta para Kepala Bidang, yang membahas berbagai persoalan teknis dan kebijakan, terutama terkait DTSEN, pemadanan data, penyaluran bantuan sosial, serta penanganan pasca bencana di Kabupaten Agam.
(HARMEN)