Oleh : Ibnu Asis
(Anggota DPRD Bukittinggi)
Pasca Pemilu 14 Februari 2024 dan Pleno KPU Kota Bukittinggi untuk Penetapan Hasil Pemilu 2024 di Kota Bukittinggi pada tanggal 29 Februari 2024 lalu, hampir semua mata, telinga dan perhatian tertuju kepada helat akbar demokrasi lokal lima tahunan yang akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Kota, Kabupaten dan Provinsi di Republik ini pada tanggal 27 November 2024 nanti. Helat itu tak lain bernama Pilkada.
Ya. Pemilihan Kepala Daerah adalah magnet besar pasca rekap-hitung suara hasil Pemilu di tingkat PPK.
Mengapa tidak? Karena berdasarkan rekap-hitung suara hasil Pemilu di tingkat PPK sudah dapat diketahui siapa partai pemenang pemilu berikut komposisi perolehan suara dan kursi di DPRD serta calon anggota legislatif terpilih.
Sebut saja untuk Kota Wisata Bukittinggi. Berdasarkan hasil rekap- hitung tingkat PPK se-Bukittinggi, terkonfirmasi bahwa PKS berhasil memenangkan Pemilu Legislatif di Kota ini dengan raihan 13071 suara sah atau setara 20 % total suara sah dan berhak memperoleh 5 kursi atau setara 20 % dari jumlah 25 kursi yang tersedia untuk tiga daerah pemilihan yang ada.
Pada sisi kelembagaan perwakilan rakyat, hal ini berarti pertanda kuat bahwa PKS akan memimpin DPRD Kota Bukittinggi untuk periode lima tahun mendatang.
Sedangkan pada sisi kelembagaan eksekutif, PKS akan menjadi satu-satunya partai di Kota Bukittinggi yang dapat mengusung dan mengajukan sendiri dan mandiri pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada helat Pilkada yang akan berlangsung tanggal 27 November 2024 nanti.
Alias tanpa berkoalisi dengan partai lainnya, PKS bisa maju. Karena syarat minimal 20 % suara sah atau 20 % kursi untuk pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah berada dalam genggaman PKS.
Lalu bagaimana halnya dengan 7 partai lainnya yang akan mengisi kursi di DPRD Bukittinggi periode 2024 – 2029 ? Selain PKS yang memperoleh 20 % suara sah dan 20 % kursi DPRD.
Maka 7 partai lainnya tidak bisa mengusung sendiri dan mandiri pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebut saja, Gerindra dan Nasdem masing-masing 4 kursi, Demokrat dan Golkar masing-masing 3 kursi, lalu PKB, PAN dan PPP masing -masing 2 kursi.
Artinya mereka meski berkoalisi dan berkolaborasi dengan partai lainnya yang ada di DPRD Bukittinggi untuk mencukupkan syarat minimal pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Namun kemana arah koalisi yang akan dibangun oleh 8 partai yang akan mengisi DPRD Bukittinggi periode lima tahun mendatang? Ini sepertinya sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji secara lebih mendalam dan substansial.
Mengapa? Karena pilihan berkoalisi atau tidak berkoalisi akan sangat menentukan dinamika proses pencalonan serta kesuksesan dan kemenangan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung atau didukung nantinya.
Lalu, siapa saja kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung atau didukung oleh partai atau koalisi partai pada Pilkada nanti, juga menjadi sesuatu yang sangat dinantikan oleh khalayak ramai warga Kota Sajai ini.
Kita mulai dengan PKS. Partai kader yang dikomandoi Ibnu Asis, tokoh dan politisi senior PKS Bukittinggi itu, hampir bisa dipastikan akan memimpin DPRD Kota Bukittinggi lima tahun mendatang.
PKS sepertinya akan mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari prosesi dan dinamika perjalanan koalisi yang dibangunnya bersama Gerindra dan Golkar sesaat dan setelah mengusung pasangan Erman Safar- Marfendi menjadi pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada 2020 lalu.
Meskipun saat itu, PKS bisa, berhak dan memenuhi syarat untuk mengusung pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara sendiri dan mandiri.
Ibarat kata pepatah, sepertinya PKS tidak ingin terjebak dan terjerembab di lubang yang sama untuk kedua kalinya dalam Koalisi semu yang kontra-produktif. Walaupun dalam dunia perpolitikan, kita tidak mengenal istilah “baper politik”. Artinya ketika ruas sudah kembali bertemu bukunya, maka masih tetap saja ada kemungkinan untuk bersatu kembali.
Namun kali ini agaknya berbeda. Dengan berbekal semangat prestisius memenangkan Pemilu 2024 di Kota Bukittinggi, sudah hampir bisa ditebak, PKS bertekad kuat menggandakan dan menggenapkan kemenangan dengan merebut kursi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan.
Apalagi antusiasme dan ekspektasi warga Kota Wisata ini sangat seiring sejalan dengan hembusan angin perubahan dan perbaikan yang condong mengarah ke PKS.
Lain halnya dengan Gerindra. Partai yang tengah berkuasa di Bukittinggi saat ini, nampaknya sudah menyiapkan saudara koalisinya jauh hari sebelum helat Pemilu 14 Februari 2024 dilaksanakan.
Tepatnya, saat Dedi Chandra, adik kandung Erman Safar sebagai ketua Gerindra, mengambil-alih tampuk kepemimpinan Golkar Bukittinggi dari Jon Edward pada tahun 2021 lalu.
Disini kita melihat,bahwa Erman Safar sudah merencanakan membangun koalisi kekeluargaan dengan adik kandungnya sendiri.
Yang jelas berapapun kursi hasil Pemilu 2024 yang akan diraih oleh masing-masing partai tersebut di DPRD Kota Bukittinggi, Erman Safar sangat yakin bahwa syarat minimal 5 kursi akan tetap tercapai.
Namun, apakah cukup bagi Gerindra dengan hanya menggandeng koalisi kecil kekeluargaan tersebut untuk mempertaruhkan dan mempertahankan hegemoni mereka saat ini di Bukittinggi? Boleh jadi Gerindra akan memperlebar-luaskan jangkauannya dengan berpedoman kepada Koalisi Nasional yang mengusung dan mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres kemarin. Karena masih ada Demokrat dan PAN yang berpotensi untuk diajak serta.
Namun secara terpisah. Demokrat di bawah kepemimpinan Ramlan Nurmatias dan PAN Bukittinggi dengan ketuanya Rahmi Brisma, masih berpeluang untuk melakukan koalisi berbasis kearifan lokal, seperti halnya Gerindra dengan Golkar. Dan koalisi ini diduga akan menciptakan poros baru yang sangat kompetitif, selain poros PKS dan Gerindra.
Sementara itu, Nasdem dibawah pimpinan Asril dan PKB dengan Andre Kresna sebagai nakhodanya, yang saat Pilpres kemarin berkoalisi dengan PKS mengusung dan mendukung pasangan AMIN juga berpotensi untuk berkoalisi pada Pilkada di Bukittinggi.
Bahkan boleh jadi, kedua partai ini juga akan kembali menggandeng PKS untuk menyempurnakan Koalisinya sebagaimana pada Pilpres kemarin.
Terakhir PPP dibawah kepemimpinan Dedi Fatria. Jika merujuk pada pola dan model Koalisi Nasional seperti halnya pada Pilpres kemarin. Maka otomatis, PPP tidak mempunyai partai mitra koalisi di DPRD Kota Bukittinggi. Artinya sangat terbuka lebar peluang dan kesempatan bagi PPP untuk merapat ke partai manapun, apalagi partai yang berlandaskan Islam.
Dari gambaran umum di atas, untuk sementara kita dapat menyimpulkan bahwa akan ada tiga poros utama partai pengusung dan pendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Kota Bukittinggi 27 November 2024 nanti.
Poros PKS sebagai pemenang Pemilu 2024 di Bukittinggi, poros Gerindra selaku petahana dan poros Demokrat dengan semangat “mari bung rebut kembali”.
Disamping kemungkinan munculnya calon independen yang akan semakin menambah hangat dan semaraknya helat demokrasi lokal terjadwal tersebut.
The last but not least, apa saja partai yang akan mengisi, bermitra dan menjadi bagian dari ketiga poros utama tersebut sangat tergantung kepada kepiawaian lobby dan komunikasi masing-masing leader pada porosnya tersebut untuk mengajak dan sekaligus meyakinkan 5 partai lainnya untuk bersatu, bergabung dan menjadi bagian dari poros yang ada.
Sepertinya akan ada kejutan besar yang tidak terduga pada prosesi dan tahapan Pilkada di Bukittinggi ini. Wait and see. (*)