Bukittinggi, KABA12.com — Pemko dan DPRD Bukittinggi, menyetujui penganggaran kembali pembangunan kantor DPRD baru tahun anggaran 2019 dan 2020.
Persetujuan ini dilaksanakan, karena sebelumnya penganggaran untuk gedung wakil rakyat Bukittinggi itu telah dicabut untuk tahun 2018, karena terkendala lahan yang akan dibangun untuk jalan menuju kantor DPRD baru itu.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menjelaskan, penganggaran tahun jamak bagi pembangunan gedung DPRD Bukittinggi ini, menjadi salah satu implikasi hukum, pencabutan nota kesepakatan tahun jamak pembangunan Gedung DPRD, pada tanggal 10 Agustus 2018 lalu.
Saat ini, masalah jalan yang menyebabkan dicabutnya anggaran untuk tahun 2018 lalu, sudah terpecahkan.
” Jalan masuk gedung DPRD yang selama ini menjadi persoalan, telah diselesaikan, dengan pemanfaatan sebagian tanah miliki pemko yang selama ini digunakan YPAC. Untuk itu, mohon dukungan seluruh pimpinan, anggota DPRD dan masyarakat, untuk pembangunan gedung DPRD tahun anggaran 2019 dan 2020 dengan sistem tahun jamak (multiyears),” jelas Ramlan.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, nota kesepakatan terkait penganggaran kembali pembangunan gedung DPRD baru, karena memang telah disampaikan sebelumnya oleh Walikota. Selain itu, juga telah ada penjelasan dari Wako terkait lahan untuk pembagunan jalan yang menjadi kendala selama ini.
“Ini menjadi kesempatan terakhir bagi Walikota untuk mengajukan anggaran pembabgunan gedung DPRD. Karena pengajuan anggaran tahun jamak tidak boleh melebihi masa jabatan Walikota. Untuk itu, harus ada jaminan yang jelas tentang lahan itu,” tegas Beny.
DPRD berharap, kiranya pemerintah kota dapat memprioritaskan rencana ini. Karena jika tidak tahun ini, tentu pengajuan anggaran untuk tahun jamak oembangina gedung DPRD, tidak dapat lagi dilakukan, karena masa jabatan Walikota akan habis pada 2021 mendatang.
“Dananya dianggarkan mencapai Rp 81 milyar lebih. Untuk 2019 dianggarkan sebesar Rp 50 milyar dan pada tahun 2020, dianggarkan sebesar Rp 31 milyar lebih. Ini harus jadi prioritas utama, jangan sampai kejadian yang sama tahun tahun lalu, terulang kembali,” jelas ketua DPRD.
(Ophik)