Catatan : Harmen
Sesuai jadual panitia seleksi (pansel) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP), tanggal 8 April 2022 menjadi moment penentu bagi lanjutan proses seleksi pengisian 8 posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong.
Pansel sudah mengumumkan 38 nama yang dinyatakan lulus secara administrasi sebagai calon peserta seleksi untuk menempati 8 posisi jabatan yang sebagian sudah cukup lama kosong sejak lebih setahun terakhir.
Walau mungkin (bagi sebagian orang), seleksi saat ini mulai tak lagi menarik, karena dari nama-nama yang muncul dan dinyatakan lulus seleksi, merupakan wajah-wajah senior yang kerap berkompetisi dalam moment serupa namun masih tak mendapat “restu” untuk berposisi sebagai pimpinan.
Apalagi saat ini, dari 8 posisi yang akan diisi melalui proses seleksi yang tengah berproses, justru sudah ada nama-nama yang diisukan bakal menduduki posisi masing-masing.
Namanya saja isu, entah iya entah tidak.Namun guliran isu itu justru membuat daya pikat publik untuk ikut mengomentari sosok yang muncul ke permukaan itu terlihat “tak bergejolak”. Sungguh beda dibanding proses serupa yang digelar sebelumnya.
Terlepas dari opini yang berkembang saat ini, penulis melihat moment seleksi 8 jabatan itu, justru (setidaknya) menarik untuk sekedar ditelaah, karena pada prinsipnya, dari 8 posisi yang saat ini tengah dicari para pejabat terbaik sebagai pengemban amanah dari bupati Agam itu, justru bukan menjadi “posisi sentral” yang secara spesifik mendayung target-target khusus dari program bupati Agam.
Menyimak target-target khusus bupati Agam yang berkonsentrari pada bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi dan sosial dari 8 posisi yang dipanselkan saat ini, tak mengarah secara spesifik pada target-target itu.
Sebut saja dalam peningkatan SDM bidang pendidikan, bupati Agam yang fokus mendorong peningkatan mutu SDM semua lapisan baik para pelajar, mahasiswa dan aparatur bahkan sampai untuk walinagari bupati sengaja melakukan terobosan, bahkan beragam MoU berhasil dijalin dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka nasional.
Juga bidang pariwisata, sosial dan ekonomi, yang justru masih diurus oleh pejabat-pejabat lama yang masih belum dilakukan proses evaluasi untuk percepatan “kehendak program” bupati Agam yang disebut-sebut sudah berlari kencang mengejar realisasi sesuai visi-misinya.
Entah mungkin disain dan ada strategi lain yang tengah disiapkan para petingginya daerah ini, untuk memacu lebih nyata berbagai program yang sudah dirancang.
Entah memang kondisi ini sengaja diciptakan, sehingga target-target strategis yang menjadi “program dambaan” tidak terurai dengan lugas, yang mestinya diawali oleh sosok dan tim pelaksana dilapangan yang teruji dan mumpuni.
Tapi memang, publik termasuk penulis, hanya akan bisa mereka-reka dan hanya berkomentar semata.
Entah memang sudah ada kerangka ideal yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat sudah dirancang untuk mendeklarasikan percepatan gerak dan beragam rencana spesifik yang sejak awal menjabat sudah dinyatakan secara terbuka oleh bupati Agam.
Karena bagi sebagian pengamat berkomentar, untuk merealisasikan visi-misi dari kurun waktu yang singkat sampai akhir masa jabatan tahun 2024 mendatang, hanya pada tahun 2022 ini kesempatan untuk masa pembuktiannya. Singkat sebetulnya.
Karena tahun 2023, konsentrai untuk mengurus segala program dan janji-jani politik justru mulai “melemah” karena terpecah oleh moment yang lebih berat dan lebih penting yakni pemilu dan pilkada serentak yang bagi sebagian pihak berasumsi hal-hal yang bersifat khusus akan semakin banyak dibumbui oleh janji-janji (lagi).
Semua mendamba dari 38 nama yang kini lulus seleksi administrasi. Akankah muncul 8 nama sebagai sosok terbaik yang akan menjadi tangan kiri dan tangan kanan bupati Agam dalam merealisasikan semua program dan janji politiknya untuk masyarakat kabupaten Agam?. Jawabnya tentu akan kita simak nanti, bersama.
Setidaknya, harapan pada 38 nama ini sangat besar, karena mayoritas mereka ada para pejabat senior yang berusia muda dan mayoritas dikenal kreatif bahkan dikenal sebagai loyalis pada amanah yang dibebankan. Dan itu akan segera terjawab. Setidaknya aura 38 nama ini, tak jadi memicu munculnya tagline #save pak haji. Semoga.-(*).-