Lubuk Basung, kaba12 — Pemerintah pusat dan daerah menggelar rapat koordinasi membahas kondisi pascabencana serta langkah penanganan ke depan di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, Sabtu (24/1).
Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof.Pratikno, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Kepala BNPB RI Letjen.Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Bupati Agam serta unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya.
Dalam paparannya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan akhir November hingga Desember 2025, Sumatera Barat memasuki fase awal musim hujan yang aktif, diperparah oleh keberadaan Siklon Sinyar yang membawa hujan lebat disertai angin kencang.
Cuaca ekstrem tersebut menyebabkan banjir dan tanah longsor di sebagian besar wilayah Sumatera Barat.
Daerah terdampak meliputi Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kabupaten Solok, serta Kabupaten Pesisir Selatan.
Mahyeldi memaparkan, dampak bencana mengakibatkan kerusakan signifikan pada rumah warga, dengan rincian 6.895 unit rusak ringan, 2.981 unit rusak sedang, 5.077 unit rusak berat, serta 775 unit rumah hanyut.
Selain itu, berbagai sarana dan prasarana juga terdampak, di antaranya 363 ruas jalan, 440 jembatan, 540 jaringan irigasi, 199 bendung, serta fasilitas publik lainnya seperti air bersih, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, pasar, dan kantor pemerintahan.
Secara keseluruhan, total kerusakan dampak bencana mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian sebesar Rp17,91 triliun, sehingga total kerusakan dan kerugian di Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp33,55 triliun.
Menghadapi kondisi tersebut, Mahyeldi menyebut prioritas utama ke depan adalah pembangunan kembali dan pembaruan infrastruktur, yang akan diikuti oleh sektor permukiman, sosial, ekonomi, serta lintas sektor lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna memastikan penanganan berjalan terarah, terpadu, dan tepat sasaran, sekaligus menjadi dasar penganggaran serta sinkronisasi program lintas sektor.
Menko PMK menyampaikan pemerintah pusat berkomitmen penuh mendukung percepatan penanganan pascabencana di Kabupaten Agam dan wilayah terdampak lainnya melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Agam menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas perhatian serta dukungan yang diberikan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden melalui Menko PMK, Gubernur Sumatera Barat, BNPB, dan seluruh pihak terkait yang telah hadir serta memberikan dukungan nyata bagi masyarakat Agam,” ujar Bupati Agam.
Bupati Agam juga berharap agar sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus diperkuat, sehingga proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh.
“Harapan kami, masyarakat terdampak dapat segera bangkit, kembali menjalani kehidupan secara normal, dan Kabupaten Agam ke depan semakin tangguh menghadapi potensi bencana,” tambahnya.
Pertemuan koordinasi ini menjadi bagian penting dari rangkaian agenda sebelum pelaksanaan peresmian Hunian Sementara (HUNTARA) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam.
(TAUFIQ)