Lubukbasung, kaba12.com — Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah terbaik di tingkat nasional, menyusul wujud komitmen dan profesionalisme yang diperlihatkan seluruh jajaran pemerintah. Hal itu terbukti dengan adanya pengakuan pemerintah pusat, terutama dalam pengelolaan keuangan.
Pengakuan pemerintah pusat, dibuktikan diterima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bahkan kabupaten Agam 6 tahun berturut-turut secara berentetan.
Bahkan kerja keras Pemkab.Agam untuk meraih opini WTP membuahkan hasil dan hal itu menjadi prestasi luar biasa, tak hanya bagi para pengelola keuangan, tapi jajaran personil yang bergerak dalam beragam aktivitas kegiatan selama ini.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Agam, Hendri G menyebutkan, pada 25 Juni 2020 merupakan hari bersejarah dalam perjalanan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Agam, bahkan untuk ke-enam kalinya secara berturut-turut meraih predikat opini WTP dari Kementerian Keuangan RI melalui BPK Perwakilan Provinsi Sumbar.
Hendri G, menyebut perjuangan untuk mendapat predikat WTP itu tidak mudah, untuk meraih -nya Pemkab.Agam melakukan akselerasi evaluasi dan pengawasan tata kelola keuangan diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Komitmen yang dibangun, sehingga seluruh OPD terus melakukan perbaikan -perbaikan dari tahun-ketahun sebagai tindaklanjut dari rekomendasi BPK, sehingga item-item yang menjadi temuan BPK terus berkurang.
Dijelaskan Hendri G, persoalan yang mendasar sebelum “pacah talua” opini WTP adalah terkendala dari lemahnya pencatatan aset disertai jumlah dan kemampuan SDM yang kurang mumpuni terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun, berkat komitmen bersama tersebut secara bertahap pemerintah daerah bisa memperbaikinya melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM dari masing-masing OPD.
Disebutkan,ada beberapa kiat dan langkah atau tahapan yang dilakukan Pemkab.Agam dalam meraih dan mempertahankan predikat opini WTP.
Dijelaskan, yang prioritas dan utama adalah peningkataan SDM tentang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset di seluruh OPD dengan cara melakukan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga pengetahuan dan kemampuan aparatur sipil negara terus ter-upgrade.
“Kita memberikan pelatihan/bimbingan teknis dan sosialisasi dibidang keuangan bagi setiap OPD. Kita memastikan ilmu yang ditransfer kepada perwakilan OPD betul-betul paham mengenai pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah,” katanya.
Disebutkan, dalam rangka menyongsong standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat pada tahun 2015, di Kabupaten Agam sendiri banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Agam. Memberikan sosialisasi serta pelatihan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual kepada para akuntan pemerintahan yang berada di lingkungan Pemkab Agam.
Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi, Pemkab Agam juga menunjang dengan meluncurkan aplikasi e-planning yang sudah berjalan sejak empat tahun terakhir sampai sekarang.
Kemudian aplikasi yang dikoordinir oleh Bappeda itu diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikoordinir oleh BKD yang berfungsi sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga sistem keuangan dan penganggaran lebih mudah dilaksanakan.
“Salah satu indikator yang dinilai BPK adalah terintegrasinya antara sistem perencanaan dengan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Selanjutnya, membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD). TKPD bertugas untuk mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa serta mengevaluasi kasus tuntutan pembedaharaan dan tututan ganti rugi keuangan dan barang daerah, diketuai sekretaris daerah, wakilnya Inspektorat dan sekretariatnya di Badan Keuangan Daerah. Disamping administrasi pengelolaan keuangan, adanya TKPD salah satu indikator penting untuk mencapai opini WTP tersebut.
Disisi lain, komitmen patuh dan taat terhadap regulasi yang berlaku. Banyaknya aturan dalam pengelolaan keuangan dan aset, mulai dari perencanaan, penganggaran, eksekusi, pelaporan sampai pertanggungjawaban, kerap terjadi aturan yang sering berubah-ubah dan beragam. Aturan tersebut merupakan pedoman dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan saling terkait satu sama lain (OPD).
Sering terjadinya kekeliruan di waktu dahulu (sebelum WTP), adalah masalah aset milik daerah. Sebagai contoh, saat melakukan pembangunan fisik di tanah bukan aset milik pemerintah daerah atau milik pemerintah nagari/kaum adat yang semestinya tidak dicatat dalam aset tapi dicatat menjadi bagian aset daerah. Sehingga, hal itu menjadi temuan oleh BPK, pada akhirnya, harus diserahkan secara hibah kepada nagari/kaum adat tersebut.
Disisi lain, sinergisitas dengan seluruh stakeholder,dalam meraih opini WTP tidak lepas dari peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara kelembagaan pemerintah secara vertikal maupun horizontal.
Pemerintah daerah harus bersinergi dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak berkepentingan, seperti, anggota DPRD sebagai legislator selalu mengawasi dan mengontrol pergerakan roda pemerintahan yang dieksekusi oleh kepala daerah, termasuk dalam menggunakan anggaran negara.
Sinergisitas itu menjadi bagian yang amat penting dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasalnya, salah satu indikator keberhasilan mencapai opini WTP adalah penetapan APBD tepat waktu, peran legislatif sangat banyak disana. Tidak bisa dinafikan, bahwa usaha dan kerjakeras yang dilakukan bersama adalah investasi dasar dari suatu impian yang akan capai. Dengan adanya status laporan keuangan yang WTP, tentu pemerintah telah memiliki keinginan untuk semakin maju melalui proses perbaikan dari sisi pengelolaan keuangan negara.
Pemerintah tentu wajib mempertanggungjawabkan seluruh capaian program dan akuntabilitas keuangan kepada masyarakat. Dengan pencapaian opini terbaik atas laporan keuangan, diharapkan menjadi momentum untuk terus mendorong tercapainya perbaikan pengelolaan keuangan negara untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat.
“Opini WTP bukan berarti pekerjaan Kabupaten Agam selesai, kita akan selalu mengevaluasi kekurangan-kekurangan dimasa lalu untuk diperbaiki secara terus menerus,”tegas Hendri G.
Diyakinkan, banyak aspek yang bisa dinikmati Pemkab.Agam saat ini, terutama dengan diraih predikat opini WTP tersebut. Tidak hanya dorongan optimalisasi kegiatan di lapangan, tapi juga profesionalisme kerja yang terukur dan akuntable betul-betul diperlihatkan.
“ Kita bersyukur, pimpinan daerah sangat jeli dan tegas dalam hal pengelolaan keuangan dan kegiatan, sehingga berbagai tahapan kegiatan bisa berjalan lancar sesuai jadual, bahkan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat,” ulas kepala BKD Agam itu lagi.
HARMEN
Agam Wujudkan Kebanggaan-Raih Opini WTP Ke-Enam Kalinya
Kabupaten Agam wujudnya kebanggaan sebagai daerah maju dan professional dalam pengelolaan kegiatan pembangunan dan keuangan daerah dengan meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementrian Keuangan RI melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK Perwakilan Sumatera Barat.
Wujud pengakuan atas prestasi dan keberhasilan Pemkab.Agam itu ditandai dengan penyerahan plakat dan piagam penghargaan olen Menteri Keuangan RI yang diserahkan oleh Kepala KPPN Bukittinggi, Henry R Purba kepada Pjs Bupati Agam, Benny Warlis, didampingi Asisten II Sekab. Agam, Yosefriawan, Asisten III Sekab.Agam, Junaidi, Kepala Inspektorat Agam, Dafrines, Kepala Bappeda Agam, Welfizar, Kepala BKD Agam, Hendri G, di ruang kerja Bupati Agam, Selasa (27/10).
Menurut Kepala KPPN Bukittinggi, Henry R Purba, piagam ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan kepada Pemkab. Agam, atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2019, dengan capaian predikat WTP.
Sedangkan plakat ini diberikan karena Kabupaten Agam meraih prestasi WTP selama 5 tahun berturut-turut tanpa jeda yang memang khusus diberikan pada daerah yang meraih prestasi terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Diharapkan Hendry R.Purba, Pemkab.Agam bisa terus mempertahankan predikat WTP tersebut, sehingga akan semakin mendorong optimalisasi penyerapan, pengelolaan dan optimalisasi anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.
Secara khusus, selain memberi apresiasi pada Pemkab.Agam, Kepala KPPN Bukittinggi yang mewakil Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut, berharap, kabupaten Agam selain teruss mempertahankan predikat terbaik tersebut, juga bisa lebih memacu peran aktif semua lini, sehingga konsistensi dan wujud dari predikat WTP yang diraih tersebut, bisa lebih maksimal untuk mendorong kemajuan pembangujnan di kabupaten Agam.
HARMEN
Raih Plakat Khusus Kemenkeu RI, Pjs.Bupati Agam Ungkap Syukur
Sukses yang dirilis jajaran Pemkab.Agam dengan meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diapresiasi banyak kalangan.
Bahkan, pjs.bupati Agam Benni Warlis mengungkap syukur dan berterimakasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat, khususnya kementerian keuangan dalam mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan dan kegiatan pembangunan daerah, yang dibuktikan dengan prestasi opini WTP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten Agam.
Disebutkan Benni Warlis, prestasi yang dirilis tersebut, merupakan hal luar biasa yang merupakan hasil kerja keras seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan Pemkab.Agam yang sudah memperlihatkan kinerja optimal dalam 3nam tahun terakhir.
“ Hal ini luar biasa, dan harus diapresiasi secara khusus. Kami sangat berterimakasih, atas kerja keras dan maksimal yang dilakukan semua unsur di jajaran Pemkab.Agam yang didukung DPRD Agam selama ini, karena hal itu merupakan bukti nyata keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas oleh seluruh unsur terkait, “ sebutnya.
Ditambahkan, opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hal ini harus terus dijaga dan dipertahankan dalam proses pertanggungjawaban anggaran dan memastikan semuanya disajikan secara transparan dan akuntabel.
Pjs.Bupati Agam itu berharap, prestasi ini hendaknya menjadi motivasi bagi segenap unsur di lingkungan Pemkab.Agam untuk lebih meningkatkan kinerja kedepan, apalagi kabupaten Agam sudah 6 kali meraih predikat WTP dari Kemenkeu RI dan 5 kali berturut-turut selama 5 tahun terakhir meraih prestasi tersebut, “ kami sangat berterimakasih, “ sebut Beni Warlis lagi.
HARMEN
Prestasi WTP 5 Tahun Berturut-Turut, M.Dt.Maruhun : Harus Terus Berpacu
Prestasi yang diraih Kabupaten Agam dalam predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih 5 kali berturut-turut menjadi motivasi luar biasa bagi seluruh aparatur pemerintah yang selama ini bekerja optimal dalam pengelolaan keuangan yang professional dan akuntable.
Bahkan, bagi Sekab.Agam M.Dt.Maruhun, yang juga ketua TIPD Agam, prestasi kabupaten Agam yang meraih plakat khusus dari kementerian keuangan sebagai penghargaan bagi Pemkab.Agam yang meraih predikat WTP selama 5 tahun berturut-turut.
“ Alhamdulillah, ini berkat kerja keras seluruh jajaran terkait di Pemkab.Agam, tidak hanya dalam kaitan pengelolaan keuangan tapi juga optimalisasi kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan selama ini. Kami sangat berterimakasih, “ungkap M.Dt.Maruhun.
Diharapkannya, prestasi yang sudah dirilis jajaran Pemkab.Agam harus terus dipacu, bahkan harus menjadi motivasi khusus bagi seluruh jajaran terkait di Pemkab.Agam dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan pembangunan, karena kedepan masih sangat banyak agenda kerja yang harus dilakukan, termasuk penyesuaian berbagai program pengelolaan keuangan terkini, yang sasaran akhirnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
HARMEN
Terima Plakat Khusus Kemenkeu RI, Ketua DPRD Agam Beri Apresiasi Khusus
Ketua DPRD Agam Dr.Novi Irwan beri apresiasi khusus pada jajaran pemerintah dan anggota DPRD Agam yang berupaya maksimal untuk mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang diberikan Kementrian Keuangan melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada kabupaten Agam.
Bahkan, yang luar biasa, kabupaten Agam sukses mempertahankan prestasi tersebut selama 5 tahun berturut-turut dan mendapatkan plakat khusus dari pemerintah pusat wujud apresiasi yang dukungan yang diberikan pada pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam pengelolaan keuangan yang professional dan akuntable sebagai dengan ketentuan yang digariskan.
“ Kita bangga dan berterimakasih pada seluruh pihak yang berjuang maksimal dalam mengelola keuangan daerah, termasuk mendorong penetapan anggaran tepat waktu sebagai wujud sinergi antara pemerintah dan DPRD Agam, kita salut dan berterimakasih, “ungkap Novi Irwan.
Ditegaskannya, prestasi yang diraih itu, mesti menjadi motivasi untuk memaksimalkan kegiatan pembangunan termasuk dalam mengelola keuangan lebih baik, sehingga upaya merealisasikan visi misi daerah, bahkan memposisikan kabupaten Agam sebagai daerah yang unggul dalam berbagai aspek, bisa betul-betul terealisasi nyata.
“ Kami bersyukur dan berterimakasih atas apresiasi pemerintah pusat itu, bahkan diharapkan hal itu harus terus dipacu oleh aparatur pemerintah bersama DPRD Agam agar kabupaten Agam selalu menjadi yang terbaik dan unggul di semua lini, “ tegasnya.
HARMEN