Bukittinggi, KABA12 — Komisi II DPRD Bukittinggi melaksanakan kunjungan ke Dinas kesehatan, Kamis (16/01).
Kegiatan tersebut, menjadi salah satu langkah komisi II dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat di parlemen.
Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Zulhamdi Nova Chandra, bersama Ketua Komisi II, Amrizal, diikuti Anggota, Zulkhairahmi, Dewi Anggraini, Berliana Betris, Nur Hasra dan Linda Wardianti. Rombongan disambut langsung kepala beserta jajaran dinas kesehatan Kota Bukittinggi.
Ketua Komisi II, Amrizal, mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk menjalin silaturrahmi dengan dinas kesehatan yang menjadi salah satu mitra kerja komisi II DPRD Bukittinggi.
Dalam pertemuan itu, Amrizal juga meminta dinas kesehatan untuk menyampaikan program dan kendala dalam menjalankan kinerja sebagai abdi masyarakat di bidang kesehatan.
“Kami datang ke dinas kesehatan untuk mengetahui program kerja 2025 dan kendala-kendala apa saja yang dialami saat ini dan beberapa waktu terakhir. Sehingga kita bisa mencarikan solusi agar pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan ,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Zulhamdi Nova Chandra, menyampaikan kunjungan komisi II ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam fungsi pengawasan. Dengan harapan, kinerja dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
“Kedepan kami di DPRD ingin adanya informasi yang jelas kepada masyarakat terkait layanan kesehatan di seluruh faskes yang ada. Sehingga tidak ada kesalahpahaman atau miss komunikasi antara masyarakat dengan petugas kesehatan tentang aturan-aturan yang ditetapkan. Misalnya, bagaimana menggunakan BPJS kesehatan, jam operasional puskesmas dan persoalan lainnya. Kami pun juga ingin melihat langsung kendala yang dialami dinas kesehatan,” ujar Zulhamdi.
Kepala Dinas Kesehatan, Linda Faroza, menyambut hangat kunjungan komisi II ini. Dalam pertemuan itu, Linda juga memaparkan, 99,15% penduduk Bukittinggi sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS.
“Alhamdulillah dengan angka itu, Kota Bukittinggi telah menerima penghargaan UHC Kategori madya dari Wakil Presiden tahun 2024 lalu,” ujarnya.
Selanjutnya, Linda Faroza mengungkapkan beberapa kendala, diantaranya, sarana kantor dinas kesehatan yang dinilai kurang representatif. Dinkes belum memiliki kantor yang layak untuk SKPD dengan tiga bidang.
“Itu salah satu keluhan yang kami sampaikan tadi ke DPRD. Selain itu, masih terdapat kekurangan perlengkapan labor, yang gedungnya sudah selesai dibangun di kawasan Simpang Aur,” jelasnya.
Linda Faroza berharap beberapa kendala yang disampaikan kepada DPRD Kota Bukittinggi melalui komisi II, dapat dibahas bersama nantinya, agar mendapat solusi terbaik, dimasa yang akan datang.
(Harmen/*)
