Bukittinggi, KABA12 — Enam fraksi di DPRD Bukittinggi sampaikan pemandangan umum terhadap ranperda RPJPD Tahun 2025-2045. Pemandangan umum itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD. Senin, 3 Juni 2024.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, pada tanggal 28 Mei 2024, Wawako telah menghantarkan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045, dan pada hari ini enam fraksi berikan pemandangan umum yang berisikan tanggapan, pertanyaan, masukan dan saran dari Anggota DPRD Bukittinggi dari masing masing fraksi. Pandangan umum fraksi ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi bagi pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan kedepannya.
Edison Katik Basa, mewakili Fraksi Partai Golkar, berharap Pemerintah Daerah dapat merangkul seluruh organisasi pariwisata yang ada di Bukittinggi untuk bersama mengangkat lagi pariwisata Kota Bukittinggi yang sudah tertinggal dari daerah lain baik dari infrastruktur maupun SDM pariwisata. Dan bagaimana Pemko menjadikan Kota Bukittinggi menjadi Kota pilihan untuk belajar, dan juga menjadikan Kota Kesehatan.
“Kami mendorong Pemko untuk menjadikan Pasar Aur Kuning kembali menjadi pusat grosir yang ramai di kunjungi seperti sebelumnya, sehingga masyarakat senang berkunjung dan parkir yang nyaman sehingga ekonomi akan bangkit lagi,” ungkapnya.
Yazid, mewakili Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan, visi RPJPD Kota Bukittinggi 2025-2045 adalah Bukittinggi Maju Dan Berkelanjutan Berkelanjutan Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Dapat dilihat visi ini dimaknai bahwa pembangunan dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan potensi daerah yang dijiwai oleh agama dan adat, syarak mangato adaik mamakai. Untuk mewujudkan cita-cita luhur itu, misi yang akan dijalankan jelas dan ideal mendeskripsikan berbagai upaya yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan isu strategis kota.
“Kami berharap Pemerintah Kota Bukittinggi akan mampu menjaga konsistensi pembangunan Kota Bukittinggi dalam jangka panjang, dengan tetap berpedoman pada visi-misi tersebut,” ungkapnya
Dedi Fatria, mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional Persatuan, mengapresiasi Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah menyusun RPJPD 2025-2045 dengan komprehensif dan sistematis. Pertanyaan terkait Ranperda RPJPD 2025-2045 apakah sudah mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024.
Ibra Yasser, mewakili Fraksi PKS, menyampaikan, lampiran ranperda tentang RPJPD berisi tentang keterkaitan antar dokumen, diantaranya keterkaitan Ranperda tentang RPJPD dengan RTRW. Artinya Ranperda tentang RPJPD harus mengacu kepada Peraturan Daerah tentang RTRW. Bagaimana sesungguhnya dokumen induk dari kedua dokumen ini, mengingat ketika Ranperda tentang RPJPD ini diundangkan, maka Perda tentang RTRW juga harus menyesuaikan dengan Perda tentang RPJPD.
“Untuk lampiran Ranperda tentang RPJPD, berisi tentang gambaran umum kondisi daerah. Dalam memuat gambaran umum ini data manakah yang menjadi acuan Pemerintah Daerah, apakah data ini dapat dipertanggungjawabkan, karena data yang tidak valid dan tidak akurat akan mempengaruhi perumusan permasalahan dan issue strategis yang dirumuskan dalam Bab III,” ungkapnya.
Alizarman, mewakili Fraksi Demokrat, terdapat berbagai sasaran pokok RPJPD Kota Bukittinggi dalam 20 tahun mendatang. Sasaran pokok ditetapkan menjalankan 8 misi yang telah ditentukan, dimana misi pertama adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dani transformasi sosial. Kota Bukittinggi dituntut agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, mampu berhadaptasi dengan kemajuan zaman. Untuk itu bagaimana dan langkah langkah apa saja yang dipersiapkan untuk mencapai maksud dan tujuan dari misi ini.
“Apalagi saat ini kita masih berhadapan dengan persoalan stunting, meskipun ada penurunanya, namun angka stunting di Kota Kita masih cukup tinggi. Ini menunjukkan pemenuhan gizi masyakat masih kurang. Untuk itu, langkah apa yang di ambil oleh pemerintah untuk menurunkan bahkan untuk menghapus angka stunting tersebut,” ujarnya.
Sementara, pemandangan umum Fraksi Nasdem-PKB, langsung diserahkan ke sekretariat.-
(Harmen/*)