Padang, KABA12.com — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI melaksanakan Verifikasi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tahun 2018 tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumbar.
Verifikasi Pemantauan dan Evaluasi tersebut sehubungan dengan Anugerah Parahita Ekapraya 2018.
Dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar, hanya 10 daerah yang masuk dalam verifikasi tersebut, salah satunya Kabupaten Agam.
Dalam penilaian tersebut Bupati Agam Indra Catri secara langsung memaparkan materi tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Agam dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG), di aula kantor Gubernur Sumatera Barat di Padang, Kamis (01/11).
Indra Catri memaparkan bahwa Kabupaten Agam adalah kabupaten yang mendukung kesetaraan gender, dengan menggandeng stakeholder terkait untuk mewujudkan kesejahteraan gender.
“Kami laki-laki di Agam sangat menghormati kaum perempuan. Karena kami punya visi mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berprestasi, agamais dan beradat yang madani. Disini sudah kultur kami yang menuntun untuk PUG. Bagaimana pemberdayaan perempuan, melindungi anak, melalui kebijakan yang kita buat,” paparnya.
Disebutkan berbagai kegiatan inovasi PUG yang dilakukan seperti gerakan Agam Madani, Agam Menyemai, Gerakan Makan Ikan, bantuan zakat bagi perempuan dan anak sekolah, pelayanan akte dn KTP gratis langsung ke sekolah, menyiapkan ruang laktasi, dan menyediakan fasilitas bermain, launching KLA, peningkatan kapasitas Bacaleg perempuan, serta inovasi lainnya.
“PUG sangat terasa dampaknya terhadap perekonomian di Agam.
Salah satunya dampak dari inovasi gerakan Agam menyemai, kita di Agam lebih banyak menjual dari pada membeli. Sehingga ini mempengaruhi PDRB setiap tahunnya,” jelas Bupati.
Sebelumnya, tim verifikasi APE 2018 Kristiarto memberikan apresiasi pada Pemkab Agam karena telah melengkpi data PUG sesui dengan batas waktu yang ditentukan. Ia juga menyebutkan penilaian APE 2018 berbeda dari tahun sebelumnya, yang melihat pelaksanaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan gender.
“Namun pada APE 2018 penilaian hanya berfokus pada pengarus utamaan gender saja. Kalau PUG sudah jalan PPPA berarti sudah jalan, karena kita melihat menggunakan kacamata gender yang sosial inklusi,” jelasnya.
Ketua tim verifikasi, Yurni Satria menambahkan, PUG merupakan suatu strategi pembangunan yang membutuhkan komitmen bersama.
“Kita harapkan seluruh OPD dapat memahami dan melaksanakan komitmen ini. Seluruh isu gender diselesaikan dengan anggaran yang tersedia. Renstra OPD diharapkan juga responsif gender,” harapnya.
Pemerintah Kabupaten Agam sebelumnya pernah meraih Anugerah Parahita Ekapraya pada tahun 2016 dengan peringkat pratama.
(Jaswit)