Lubuk Basung, KABA12.com — Tujuh Fraksi DPRD Agam menyampaikan pandangan umum RAPBD tahun 2018 dalam rapat paripurna di aula I DPRD Agam, Senin (23/10).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Lazuardi Erman didampingi wakil ketua Suharman.
Dari unsur pemerintah dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Martias Wanto, kepala OPD Pemkab Agam.
Dalam pandangan umum, Fraksi Demokrat melalui juru bicara Feri Adrianto menyampaikan beberapa pandangan terkait anggaran dalam menetapkan program dan kegiatan pemda harus benar-benar yang bermanfaat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2018 yang menyatakan bahwa kebijakan penyusunan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang bermanfaat yang dialokasikan.
Selain itu, fraksi Demokrat dalam pandangannya mempertanyakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang belum capai target.
Dia meminta komitmen masing-masing OPD yang terlibat dalam memungut pajak dan retribusi daerah untuk dapat mencapai target yang telah disepakati.
Sementara itu, Arman J. Piliang juru bicara fraksi Golkar-PBB dalam pandangannya mempertanyakan anggaran pekerjaan umum penataan ruang sangat rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp. 243 milyar lebih setelah ditambah pokok-pokok pikiran, sementara kebutuhan pembangunan bidang insfratruktur masih tinggi.
“Terlepas dari itu, kami mengucapkan selamat atas penghargaan yang diraih bupati Indra catri dari menteri keuangan RI atas prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari hasil audit menyeluruh yang dilakukan BPK RI terhadap laporan keuangan tahun 2016,” ujar Arman J Piliang.
Ia berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan , serta penghargaan ini dapat menjadi pemicu untuk lebih bekerja keras, akuntabel, dan profesional kedepannya.
Sedangkan, fraksi PKS melalui jubirnya Safruddin, menegaskan pelayanan prima untuk masyarakat diseluruh bidang pembangunan harus menjadi target kinerja.
Sebab, menurutnya selaku pelayan masyarakat pemerintah daerah harus senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan.
Sementara fraksi PAN yang disampaikan Ali Fuadi ,salah satunya mempertanyakan tentang pembayaran lampu penerangan jalan umum yang terjadi peningkatan, sementara kenyataan di lapangan banyak lampu penerangan jalan umum yang rusak dan tidak berfungsi.
Fraksi Nasdem Hanura yang disampaikan Zul Ikhsan meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan program penegakan perda dan razia oleh instansi terkait di tahun anggaran 2018.
“Berkaitan dengan pemekaran Agam yang telah kita anggaran di 2017 agar bisa segera ditindak lanjuti prosesnya berhubung karena tahun anggaran 2017 sudah akan berakhir” ujar Zul Ikhsan.
Sementara Ridwan Suhaili dari PPP dalam pandangan fraksinya menegaskan bahwa agar pemerintah daerah menganggarkan dana perawatan dan pemeliharaan jalan yang rusak dan berlobang sehingga banyak mengakibatkan kecelakaan terutama di nagari Kampung Pinang Lubuk Basung.
Fraksi Gerindra yang disampaikan juru bicaranya Erdinal meminta pemerataan pembangunan.
Pasalnya, belum meratanya pembangunan di kecamatan dan nagari terutama nagari di perbatasan Agam dengan kabupaten lain.
(Virgo)
