Warga Lubukbasung “ Heboh “, Penyaluran Dana BPNT PPKM 2021 Janggal ?

Lubukbasung, kaba12.com — Warga calon penerima bantuan sosial (bansos) program BPNT PPKM 2021 di wilayah Nagari Lubukbasung “heboh” menyusul banyaknya muncul pertanyaan atas dugaan “kejanggalan dan keganjilan” keganjilan yang ditemukan di lapangan saat proses penyaluran dana bantuan untuk warga miskin tersebut Selasa ,(4/1) kemarin.

Keganjilan dan kejanggalan yang ditemukan warga calon penerima yang sudah terdaftar sebagai penerima di lapangan, terutama karena adanya penolakan dari tim penyalur dari BRI Lubukbasung dan TKSK yang ditunjuk di lapangan, dengan beragam dalih, terutama karena ada keluarga yang berstatus ASN (pegawai negeri).

Namun, cara dan pola penolakan yang dilakukan di lapangan justru tidak etis, karena langsung disebutkan di hadapan banyak orang, itupun tanpa ada klarifikasi yang jelas dari tim di lapangan.

Dampaknya, muncul protes dari banyak masyarakat, karena sesuai data yang ada, terlihat adanya kejanggalan, karena pemberlakuan aturan “ketat” itu tidak merata, karena banyak temuan adanya keluarga warga lain yang berstatus ANS, pegawai perusahaan daerah, bahkan disebutkan ada yang bertugas di kantor walinagari, itupun tanpa ada penjelasan yang akurat dari petugas di lapangan.

Seperti dikeluhkan Hamdani, salah seorang penerima Bansos BPNT PPKM 2021 yang ditolak petugas TKSK di lapangan, yang mengaku banyak keanehan dan keganjilan yang muncul saat proses pencairan dana di lapangan.

Hamdani menyebut, cara penolakan yang dilakukan oknum tim di lapangan itu, dinilai tidak etis dan saat diklarifikasi alasan penolakan dan proses pembatalan pun tak jelas, termasuk apakah perlakukan itu sama dengan pihak lain yang kondisinya sama.

“ Kalau memang berlaku sama, kita terima, kalau tidak kami mintak, pihak berwenang bertanggungjawab untuk menjelaskannya pada masyarakat, karena banyak data penerima yang jelas-jelas berstatus ASN, keluarga ASN, keluarga di perusahaan daerah, di kantor walinagari dan tempat lainnya, “ tegasnya.

Salah satu Koordinator LSM di kabupaten Agam itu, berharap, Pemkab.Agam melalui Dinas Sosial Agam untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait dengan proses pencairan dana BPNT PPKM 2021 yang dinilainya sarat keanehan itu, karena sesuai laporan yang diterima dari masyarakat, selain persoalan data, juga banyak penerima yang berasal dari keluarga dekat yang dinilai tidak layak menerima bansos tersebut.

Daerah Tidak Tahu

Menanggapi hal itu, Kadinas Sosial Agam Rahmi Artati waktu dikonfirmasi kaba12.com, mengaku tidak mengetahui secara persis terkait dengan pola dan program BPNT PPKM tersebut.

Hingga saat ini, pihak di Dinsos Agam maupun Dinsos Sumbar, tidak mendapatkan surat resmi dari Kementerian Sosial RI, baik soal data, proses penyaluran dan mekanisme yang akan dijalani.

Pihaknya, hanya mengetahui adanya penyaluran dana tersebut, yang dikelola oleh perbankan (BRI) yang suratnya justru juga tidak ditembuskan ke unsur terkait, termasuk ke Dinas Sosial Agam.

Untuk data penerima BNPT PPKM itu, sepenuhnya diserahkan Kementrian Sosial pada pihak bank, yang juga bukan data (basic data terkini) usulan dari nagari, kecamatan maupun dinas sosial, “ intinya data penerima, bukan usulan dari pemerintah nagari, kecamatan maupun dari dinas sosial, jadi agak sulit untuk memberi klarifikasi karena kondisinya seperti ini, “ungkap Rahmi Artati.

Ditegaskan Rahmi Artati, saat ini dalam proses penyaluran dana BPNT PPKM itu, pihaknya memang menginstruksikan pada TKSK di lapangan untuk tidak membagikan bantuan tersebut pada ASN atau keluarga ASN yang menerima, “ jika datanya valid, kita sudah arahkan TKSK, jika ada ASN atau keluarganya yang menerima, bantuan itu tidak dibagikan, “ tegas Kadinas Sosial Agam itu lagi.

Bahkan disebutkan, Dinas Sosial Agam sendiri tidak mengetahui jadual penyerahan dana bantuan tersebut di lapangan, yang bertugas justru petugas Bansos BRI yang langsung berkoordinasi dengan petugas TKSK di lapangan.

HARMEN

0Shares