Kaba Terkini

Dinilai “ Janggal “ dan Sarat Nepotisme, Warga Minta Usut Sistim Penyaluran BPNT PPKM

Lubukbasung, kaba12.com — Dinilai banyak kejanggalan dan sarat dugaan KKN (nepotisme) masyarakat Lubukbasung minta proses penyaluran dana BPNT PPKM yang dikelola BRI di wilayah Lubukbasung saat ini, dievaluasi dan dikaji ulang.

Pasalnya, selain dinilai warga banyak keganjilan dalam proses penyaluran, penerima bansos pun banyak yang terdaftar sebagai keluarga ASN, bekerja di perusahaan daerah bahkan dari unsur pemerintahan nagari.

Proses penyalurannya pun, dinilai cukup “unik” karena langsung dilakukan oleh pihak BRI di lapangan, dengan menyiapkan berbagai jenis bahan pokok yang mesti dibeli warga penerima dengan nominal Rp.200.000 yang diterima masyarakat.

Seperti dikeluhkan Hamdani, salah seorang calon penerima bansos jenis BPNT PPKM 2021 yang justru ditolak petugas karena istrinya berstatus ASN, termasuk beberapa warga lain. Upaya klarifikasi terkait dengan statusnya, juga tidak diperoleh secara resmi, menyusul penolakan yang dilakukan petugas di lapangan itu, “ kami minta pihak terkait mengusut keganjilan ini,”ujarnya.

Kondisi serupa juga banyak disampaikan oleh calon penerima, yang ditolak petugas, walau sudah dijelaskan status, solusi dan upaya yang harus dilakukan warga, padahal mereka menilai berhak menerima bantuan tersebut.

Upaya konfirmasi kaba12.com dengan pihak BRI Lubukbasung masih belum direspon oleh unsur pimpinannya, setelah permintaan konfirmasi via whatshap dikirimkan.

Sementara terkait dengan penyaluran Bansos BPNT PPKM 2021 yang tengah disalurkan itu, Kadinas Sosial Agam Rahmi Artati, mengaku tidak mengetahui, karena baik untuk proses penyaluran, penerima manfaat dan sumber data penerima, sama sekali tidak diperoleh.

Disebutkan, untuk Bansos BPNT PPKM itu, sepenuhnya merupakan keputusan pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial yang langsung bekerjasama dengan BRI untuk proses penyaluran, “ terkait sumber data, kami tidak mengetahui, karena tidak ada permintaan data baik pada walinagari, kecamatan maupun ke dinas sosial. Bahkan, Dinas Sosial Sumbar pun tidak mengetahuinya, “ tegas Rahmi Artati.

Bahkan, yang mengecewakan pihaknya, untuk jadual, lokasi dan sistim penyaluran Bansos BPNT PPKM itu sendiri, pihaknya juga tidak diinformasikan, karena langsung disalurkan oleh BRI pada masyarakat sesuai data yang mereka peroleh.

“ Untuk membantu, kami meminta bantuan pada TKSK di lapangan, dan meminta jika ada data penerima yang tidak sesuai, TKSK diminta untuk bersikap dengan merekomendasikan pada pihak BRI untuk menolak menyerahkan bantuan tersebut, “ tegas Rahmi Artati.

Dijelaskan Kadinas Sosial Agam itu, untuk proses penyaluran untuk masyarakat tersebut, sebetulnya tanggal 31 Desember 2021, sudah harus tuntas dibagikan pada masyarakat, namun sampai akhir tahun 2021, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan dana bantuan tersebut, sehingga proses penyaluran bansos tersebut diperpanjang.

“ Informasi perpanjagan waktu penyaluran itupun kami peroleh dari TKSK, bukan dari pihak BRI maupun dari Kementerian Sosial, atau Dinas Sosial Sumbar, “ sebut Rahmi Artati lagi.

Kondisi itu, diakui Rahmi Artati sangat menyulitkan pihaknya, termasuk saat adanya complain dan laporan masyarakat yang masuk ke pihaknya Selasa,(4/1) kemarin, karena pihaknya tidak mengetahui data ,mekanisme dan proses pencairan dana dimaksud, “ masyarakat tahunya justru hanya Dinas Sosial, “ ujarnya.

Sementara terkait proses penyaluran Bansos BPNT PPKM yang “heboh” di Lubukbasung Selasa, kemarin, hingga Rabu sore ini masih banyak reaksi dari masyarakat yang protes dan mempertanyakan pola dan sistim penyaluran dana bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak mampu itu, dengan berbagai dalih dan data yang disampaikan.

HARMEN

To Top