Lubuk Basung, kaba12.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 di aula utama DPRD Agam, Selasa (25/9).
Pada rapat tersebut semua Fraksi DPRD Agam dapat menyetujui perubahan APBD 2018. Namun beberapa fraksi juga memberikan saran dan tanggapan seperti fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Fauzi yang mengatakan agar dana yang telah dialokasikan dapat terserap secara maksimal.
“Mengingat tahun anggaran 2018 tinggal tiga bulan lagi, kami dari Fraksi Demokrat mengingatkan kepada Pemda melalui OPD terkait, agar dana yang telah dialokasikan dapat terserap secara maksimal. Kita juga berharap agar OPD yang melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk melakukan pengawasan secara maksimal,” jelasnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar PBB melalui jubir Arman J Piliang menyampaikan apresiasi terhadap DPRD Agam yang telah melaksanakan pembahasan secara maraton agar pembahasan Perubahan APBD 2018 dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.
“Meski dalam pembahasan terdapat perbedaan pendapat, namun kita berhadap gesekan-gesekan atau perbedaan pendapat yang terjadi selamat pembahasan dapat dimaklumi oleh semua pihak sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Sedangkan Guswardi dari Fraksi PKS mengingatkan agar Pemda meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek fisik, supaya kualitas pembangunan meningkat sesuai harapan. Ia juga berharap semua OPD meningkatkan kinerja penyerapan anggaran sehingga tidak terburu waktu diakhir tahun, meningkatkan pengendalian internal, serta efektifitas dan efesiensi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
Fraksi PAN melalui jubir Irfan Amran menyapaikan dalam melakukan singkronisasi dan penyesuaian APBD ke APBD Perubahan disarankan agar sesuai dengan komitmen yang telah disepakati antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.
“Mengingat program prioritas Disdukcapil dalam rangka mempercepat pengurusan e-KTP bagi masyarakat yang masih belum memilikinya. Tercatat lebih dari 10.000 orang yang belum memiliki e-KTP, maka dari itu mari sama-sama kita mendukung program utama ini dengan melengkapi sarana dan prasarana agar tercapai target program tersebut,” kata Irfan Amran.
Sedangkan Fraksi Gerindra melalui jubir Novi Irwan mengatakan terkait dengan dana nagari yang cukup besar, disarankan agar instansi teknis terus memaksimalkan pengawasan, pembinaan dan monitoring serta pendampingan pada setiap nagari.
“Sehingga pengelolaan dana nagari tidak terjadi penyimpangan dan persoalan hukum dikemudian hari, serta sejalan dengan visi, misi dan program prioritas Kabupaten Agam dan fokus tertuju pada mengoptimalkan pelayanan prima untuk masyarakat,” ujarnya.
(Virgo)
