Bukittinggi, KABA12.com — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Bukittinggi, gelar Hight Level Meeting (HLM) di Ruang Rapat Utama Balaikota Bukittinggi, Senin (24/09) kemaren. Rapat dilakukan guna mengantarkan TPID Kota Bukittinggi menjadi yang terbaik untuk tahun depan.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi dan dihadiri seluruh anggota TPID baik dari unsur Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait maupun juga dari instansi vertikal seperti Bulog, Polres dan BPS yang juga sangat berperan aktif dalam pengendalian inflasi. Rapat bertujuan merumuskan dan menyusun langkah-langkah untuk dapat memenuhi indikator penilaian.
Sekda Bukittinggi, Yuen Karnova, mengatakan, dua tahun terakhir angka inflasi Kota Bukittinggi relatif terkendali dan berada pada angka yang rendah dan stabil. Hal ini berkat berbagi upaya kebijakan dan strategi yang dilakukan Pemko Bukittinggi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang telah melakukan berbagai upaya baik melalui operasi pasar, pemantauan harga pasar secara rutin serta juga pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga. Sehingga dapat menekan laju permintaan kebutuhan harian di pasaran seperti cabe dan sayur-sayuran. Inflasi yang terkendali ini tentunya juga akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan masyarakat di kota Bukittinggi.
“Namun inflasi yang rendah dan stabil tersebut ternyata belum mampu mengantarkan kota Bukittinggi meraih TPID terbaik pada tahun ini. Karena memang indikator penilaian tersebut tidak hanya pada capaian angka inflasi yang rendah dan stabil, tetapi ada indikator-indikator lain yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri, seperti rapat TPID secara rutin, kerjasama antara daerah dan juga inovasi,” jelasnya.
Pemerintah setiap waktu terus konsen melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi. Hal ini karena kenaikan harga sangat berpengaruh terhadap penambahan jumlah angka kemiskinan dan tingkat ksejahteraan masyarakat di Indonesia. “Inflasi” menjadi kunci kesejahteraan karena mempengaruhi daya beli masyarakat.
“Apalagi penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok atau kelompok makanan. Apabila terjadi kenaikan harga beras sebesar 10 persen saja misalnya, maka hal ini sangat besar dampaknya terhadap masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Kabag Perekonomian Setdako Bukittinggi, Rismal Hadi, memaparkan, sejauh ini sejak awal tahun telah dilakukan upaya dan langkah-lagkah untuk pengendalian inflasi. Seperti tinjauan dan inspeksi pasar, mengadakan pertemuan dengan distributor utama kebutuhan pokok yang ada di Kota Bukittinggi, mengadakan pertemuan dengan TPID kabupaten/ kota tetangga Bukittinggi, menggalakkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah guna ditanami sayuran untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Selain itu juga telah dirilis harga pasar melalui media massa, melakukan himbauan agar tidak berprilaku konsumtif selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri lewat dakwah ulama, menggelar Operasi Pasar murah, menurunkan harga pangan dan memberikan keuntungan kepada petani lewat Toko Tani,” jelasnya.
Sementara itu, Bimo, Perwakilan BI Propinsi Sumbar, nengatakan upaya yang dilakukan pemko Bukittinggi telah cukup baik. Namun upaya dan kebijakan itu belum terdokumentasi dengan baik sehingga belum menjadi kekuatan saat penyampaian dan pemaparan hasil ke Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN). BI juga melihat keberadaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) perlu ditingkatkan kiprahnya.
“KRPL bisa menjadi produk unggulan dari Bukittinggi yang lahan pertaniannya terbatas. KRPL ini akan memunculkan kemandirian dari rumah tangga dengan membuat lahan pekarangan menjadi lebih produktif. Sehingga selain menjadi sumber pendapatan juga akan mengurangi ketergantungan terhadap pasar,” ungkapnya.
(Ophik)
