Bukittinggi, KABA12 — Pemko Bukittinggi temui PT. KAI di Jakarta, Senin 26 Mei 2025 lalu. Hal ini terkait dengan rencana penghentian kontrak dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI), yang lahannya digunakan untuk Stasiun Lambuang Bukittinggi.
Rencana pemutusan kontrak itu, dilakukan karena Pemko Bukittinggi menerapkan efisiensi. Selain itu, efek Stasiun Lambuang dinilai kurang berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat.
Hal itu, disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bukittinggi, Al Amin, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/05).
Dijelaskan, Pemko Bukittinggi mengeluarkan dana cukup besar untuk menyewa lahan PT. KAI, dengan tujuan awal, pedagang kaki lima bisa difasilitasi dan debgan retribusi yang didapat nantinya, bisa mendongkran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemko Bukittinggi membayar kontrak satu tahun sebesar Rp2,3 miliar ke PT KAI, untuk menggunakan lahan milik BUMN itu, sedangkan setelah operasional berjalan satu tahun, tidak mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangankan untuk memenuhi biaya kontrak, untuk biaya operasional saja, seperti kebersihan dan perawatan, tidak terpenuhi,” ujarnya.
Al Amin juga membeberkan, rencana Pemko Bukittinggi untuk penghentian kontrak itu, Pemko Bukittinggi telah bertemu dengan PT KAI di Jakarta, tepatnya di Kantor Renwel Centre pada Senin 26 Mei 2025 lalu.
“Oleh karena itu, dengan kondisi keuangan daerah yang seperti sekarang, Pemko Bukittinggi memutuskan untuk menghentikan kontrak Stasiun Lambuang bersama PT KAI. Apalagi, setelah berjalan, pelaku usaha pada umumnya tidak bersemangat untuk memanfaatkan Stasiun Lambuang. Kemauan masyarakat untuk masuk Stasiun Lambuang juha rendah. Ditambah lagi dengan efisiensi yang tengah diupayakan,” ujarnya.
Menjelang ada tindak lanjut dari PT KAI atau ada pihak lain yang akan mengontrak lahan Stasiun Lambuang, Pemko Bukittinggi tetap melakukan perawatan kebersihan, yang dalam waktu dekat dilaksanakan kerjasamanya dengan PT KAI Divre Sumatra Barat.
Sebelumnya, Stasiun Lambuang tersebut digadang-gadang menjadi pusat kuliner di Sumbar yang diresmikan Menteri BUMN, Erick Thohir dan anggota DPR RI, Andre Rosiade, pada Maret 2024 lalu.
(Ophik)