Oleh : Safrudin Nawazir Jambak
Tulisan ini berupaya memaparkan akan pentingnya menjaga sinergisitas kemitraan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi.
Walau gangguan ekses pesta demokrasi/pilkada kerap menggerus keharmonisan yang berujung kepada buruknya kinerja para pihak dan akhirnya masyarakat menjadi pihak yang sering dirugikan.
Perubahan UU pemerintah daerah menjadi UU no 23 tahun 2014 mempertegas posisi DPRD selaku salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana bunyi pasal 58 UU 23/2014 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah propinsi dan kab/kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
Kepala daerah dan DPRD sejatinya adalah “nahkoda” bahtera birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bingkai koridor RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang disusun dan disahkan bersama dengan peraturan daerah.
Maka keharmonisan dan kemitraan keduanya merupakan kunci lancarnya kapal mengarungi lautan.
Bentuk kemitraan DRPD dan kepala daerah tergambar pada pasal 2017 UU 23/2014 bahwa hubungan didasarkan atas kemitraan yang sejajar serta dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu persetujuan bersama pembentukan perda, penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, persetujuan kerja sama , rapat konsultasi dan berbagai bentuk lain yang diatur oleh peraturan per undang-undangan.
Maka apabila tersumbatnya komunikasi antara DPRD dan kepala daerah akibat berbagai perbedaan pandangan maupun kepentingan politik akibat buruk dari pemilihan langsung (meski akibat baiknya sangat banyak) menjadikan berbagai agenda di banyak kasus menjadi terhambat baik dari sisi pembahasan maupaun waktu persetujuan, lihatlah ada daerah yang baru menyetujui APBD nya lewat bulan desember.
Dilain pihak, banyak persoalan kedaerahan yang seharusnya segra bisa disikapi baik dari bawah (masyarakat) maupun dari atas (pemerintah pusat) menjadi terkatung/tidak tuntas bahkan terbengkalai disebabkan antara DPRD dan kepala daerah tidak bersinergi dengan baik, banyak contoh kasus dapat diungkap ibarat satu tim keseblasan yang tidak sinergi dan kompak orang lain banyak gol, sementara kita masih sibuk dengan hal yang tidak penting.
Maka pentingnya menjaga sinergisitas kemitraan merupakan keniscayaan yang tidak boleh dibantah, oleh karena itu menghadirkan jiwa besar dalam pengelolaan pemerintahan daerah, lebih mendahulukan kepentingan kesejahteraan masyarakat ketimbang kepentingan pribadi/egoisme, kelompok dan golongan menjadi sebab suatu daerah lebih cepat maju dan berdaya saing.
Berbagai target kinerja yang tergambar pada indikator kinerja dalam RPJMD yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) OPD mestinya menjadi “consern” yang harus dicapai dengan instrumen APBD setiap tahun oleh DPRD dan kepala daerah.
Ditengah situasi perekonomian nasional kekinian, dimana krisis keuangan berdampak pada berbagai dimensi kehidupan, moratorium CPNS yang masih berjalan, banyaknya kasus PHK, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran hendaknya menjadi kerisauan untuk dicarikan solusi dengan kemitraan dan sinergisitas yang kokoh antara DPRD dengan kepala daerah.
Barangkali masyarakat awam tidak banyak tahu mengenai percaturan politik ditingkat nasional dan daerah tetapi yang pasti mereka bisa merasakan dampak apabila terjadi ketidak harmonisan antara lembaga penyelenggara pemerintahan, ibarat satu tim olah raga yang sering foto bareng akibat kesalah pahaman atau yang lebih parah lagi gol bunuh diri karna salah oper bola. Mari jaga kebugaran tim dengan kopi bareng. Semoga
Wallahua’lam bissawab.