Lubukbasung, kaba12.com — Sekretaris DPRD Agam Indra Dt.Baradai, terima kunjungan kerja Komisi III DPRD 50 Kota di aula I DPRD Agam, Rabu (1/7) kemarin.
Kunker tersebut dalam rangka sharing tentang pelayanan kesehatan dan dukungan terhadap tenaga kerja sukarela kesehatan.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD 50 Kota Syamsul Mikar didampingi Ketua Komisi III, dan Sekretaris DPRD 50 Kota.M. Darmawijaya. SH.

Dalam sambutannya, Sekretaris DPRD Agam Indra Dt.Baradai menyampaikan permohonan maaf dari Ketua DPRD Agam yang sedang melaksanakan kunjungan kerja keluar daerah bersama anggota dewan lainnya.
Pada kesempatan, Wakil Ketua DPRD 50 Kota Syamsul Mikar mengatakan maksud dan tujuan kunjungannya tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus sharing serta mencari informasi terkait dengan pengawasan pelayanan kesehatan dan dukungan terhadap kerja sukarela kesehatan.
Dalam diskusi, anggota Komisi III menanyakan sistim pengawasan dari DPRD Agam untuk penanganan Covid-19 karena di 50 Kota dengan keadaan pandemi tersebut mengambil bagian dalam pencegahan dampak Covid-19.
Juga dipertanyakan terkait dengan langkah penanganan Covid-19 diDPRD Agam, apakah membentuk panitia khusus (pansus).

Selain itu, terkait dengan kendala tenaga kesehatan honorer di dinas Kesehatan, aggota komisi III mempertanyakan sistem penggajian tenaga honorer tersebut.
Sekwan DPRD 50 Kota Darmawijaya,SH, mengatakan antara DPRD 50 Kota dengan DPRD Agam selama ini hubungan sangat baik dan sering bertukar pikiran dan saling berbagi informasi tentang lembaga DPRD kedua daerah.
Menanggapi pertanyaan pada anggota komisi III DPRD 50 Kota itu, Sekretaris DPRD Agam Indra mengatakan di Kabupaten Agam tidak membentuk Pansus karena ketersediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan anggota dewan.
“Kita melakukan pengawasan melalui kunker komisi dalam daerah yang secara umum tujuannya ke puskesmas dan ke posko posko Covid-19. Kita juga melakukan reses perdapil dan perorangan. Namun untuk Pansus di Agam di membentuk pansus,” ujarnya.
Terkait dengan tenaga honor di Dinas Kesehatan, Sekwan menyebut mereka di gaji oleh pusat atau Dana Alokasi Khusus (DAK).
HARMEN
