Lubukbasung,kaba12 — Diberhentikan ( dipecat) dengan tidak hormat (PTDH) oleh Wali Nagari Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Musyawir, Wali Jorong Dama Gadang, Nagari Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang.
Saat ini, proses persidangan kasus gugatan pemecatan tersebut, masih bergulir di PTUN Padang, dengan tahapan pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan kasus pemecatan walijorong tersebut.
Kasus pemecatan Musyawir, sebagai Walijorong Dama Gadang itu, saat ini kembali menghangat, menyusul pernyataan berbagai pihak, yang ditengarai tidak memiliki korelasi dengan persoalan yang melatari munculnya surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut.
Kepada kaba12, Wali Nagari Dalko Azino Parman menjelaskan, pihaknya mencoba mengklarifikasi hal-hal yang muncul ke public, terkait dengan proses, tahapan yang dilakukan, latar belakang dan unsur yang terkait dalam proses pemberhentian Walijorong Dama Gadang tersebut,sampai terbit SK No.38 Tahun 2026 tanggal 12 Juni 2026, tentang pemberhentian dengan tidak hormat Musyawir sebagai Wali Jorong Dama Gadang, Nagari Dalko.
Dijelaskan Azino Parman, masalah Musyawir selaku Wali Jorong Dama Gadang,justru sudah mencuat cukup lama, yakni sejak tahun 2024 lalu, tidak hanya terkait dengan laporan lisan warga, tapi juga aktivitas dan perilaku yang bersangkutan sudah kerap berbenturan dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
Hal itu dibuktikan dengan teguran lisan tertulis yang diberikan Walinagari Dalko, sesuai surat nomor : 800/1/6/2/67/Dalko-2024 tanggal 23 Juli 2024, berkaitan dengan Pasal 37 Ayat 2, peraturan Bupati Agam No.17 Tahun 2017 tentang disiplin aparatur pemerintah nagari dan Perwana Dalko No.3 tahun 2024, berkaitan dengan disiplin dan kewajiban sebagai perangkat nagari.
Azino Parman, enggan merinci secara detail terkait latar belakang lain, termasuk adanya laporan warga terkait dengan aktivitas dan tindak tanduk oknum walijorong Dama Gadang tersebut yang kuat diduga menyalahi norma dan etika yang berlaku, “kami sudah kerap memanggil yang bersangkutan untuk diberi arahan dan pembinaan sesuai kewenangan yang ada, “sebutnya.
Dijelaskan, sepanjang tahun 2025, juga banyak laporan warga terkait aktivitas yang bersangkutan termasuk keberatan yang bersangkutan menjalankan kegiatan pisik jalan usaha tani yang sudah dialokasikan dalam anggaran nagari dan pihaknya terus melakukan pembinaan dan berkoordinasi terkait laporan, keluhan warga dan hal-hal yang menyangkut aktivitas yang bersangkutan,sampai terjadi bencana hidrometeorologi 2025, bulan November tahun lalu, seluruh pihak focus pada penanganan bencana.
Ditambahkan, tahun 2026 mencuat reaksi Musyawir dengan melayangkan surat No.01/WJ-DMG/IV/2026 tanggal 22 April 2026 dengan kop surat resmi yang sengaja dibuat pada Walinagari, yang isinya pernyaan keberatan yang bersangkutan atas tidak dilibatkan dalam pelaksanaan protek dana desa 2026.
“Ada dua hal yang saya sampaikan pada yang bersangkutan, sebelumnya Musyawir keberatan menjadi pelaksana, setelah kegiatan dilaksanakan muncul complain. Kedua, Musyawir sengaja membuat kop surat resmi Wali Jorong yang notabene dalam tata naskah tidak diperbolehkan.Saya langsung berikan teguran atas hal itu, “tegas Azino Parman.
Warga Minta Walijorong Diberhentikan,
Azino Parman menambahkan, tanggal 30 April 2026, warga Jorong Dama Gadang kembali bereaksi dengan menyurati Wali Nagari Dalko yang isinya meminta pemberhentian Musyawir sebagai Wali Jorong Dama Gadang, yang ditandatangi 150 orang perwakilan warga dari berbagai unsur.
Dalam surat permohonan pemberhentian Walijorong Dama Gadang itu, warga menyatakan beberapa poin diantaranya tindakan oknum Walijorong yang kerap memprovokasi warga untuk berkelahi dan merusak kerukunan antar warga, melakukan tindakan pemalakan, melarang dan meniadakan kegiatan gotong royong, melakukan tindakan yang tidak pantas, menyalahi norma dan susila, dinilai gagal melaksanakan tugas, tidak memiliki kemampuan, menghina dan berkata kasar, jarang hadir dalam tugas rutin kantor , menghentikan pengerjaan pembangunan jalan Jorong Dama Gadang, melempar pengeras suara saat musyawarah di masjid yang dihadiri para tokoh ninik mamak dan masyarakat. “Itu beberapa poin laporan warga yang langsung kami respon, “sebut Azino Parman.
Merespon surat warga tersebut, ulas Walinagari Dalko itu, pihaknya bersama Ketua Bamus Dalko Sawaldi, melakukan pembahasan, termasuk masalah kegiatan pembangunan, dan Bamus akan melakukan kajian terkait sudah laporan warga tersebut, “hal itu sesuai berita acara No.600/1.8/80/Dalko-2026 tanggal 4 April 2026.
Terkait laporan Walijorong Dama Gadang dan pengaduan warga tersebut, Walinagari Dalko juga melakukan pemanggilan terhadap Musyawir, sesuai surat No.800.1.6.2/87/Dalko-2026 tanggal 12 Mei 2026, untuk menghadap Walinagari tanggal 18 Mei 2026, yang sesuai berita acara hasil pemanggilan No.600.1.8/83/Dalko-2026 tanggal 18 Mei 2026, menyimpulkan bahwa Musyawir tidak dapat bekerjasama dan memilih dilanjutkan proses penegakan disiplin.
Sebelumnya, ulas Wali Nagari Dalko itu, pihaknya sudah membentuk tim pemeriksa disiplin aparatur pemerintah Nagari Dalko, sesuai SK No.35 tahun 2026, tanggal 19 Mei 2026 yanag diketuai Sawaldi, ( Ketua Bamus), Sekretaris Joni Mai Putra ( anggota Bamus ) dan 3 anggota masing-masing Novra Yondri, Rahmi Maidina dan Yola Rahayu
Disisi lain, ulasnya secara khusus Bamus Nagari Dalko juga memanggil Musyawir untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran berat sebagai tindaklanjut dari pengaduan dan proses klarifikasi yang dilakukan Bamus, sesuai surat panggilan yang bersifat rahasia No.800.1.6.2/01/TP/2026 tanggal 24 Mei 2026.
Dari hasil pemeriksaan Bamus Nagari Dalko yang diketuai Sawaldi, sekretaris Joni Mai Putra, anggota tim Nora Yondri dan Yola Rahayu, dimana sesuai hasil pemeriksaan tim, Bamus merekomendasikan pada Wali Nagari Dalko untuk menjatuhkan hukum disiplin sesuai ketentuan yang berlaku pada Musyawir selaku Wali Jorong Dama Gadang.
Menyikapi hal itu, ulas Azino Parman, pihaknya menyampaikan permintaan rekomendasi pada camat Tanjung Raya sesuai surat No.600.16.2/96/Dalko-20226 tanggal 3 Juni 2026, yang intinya meminta rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian Musyawir sebagai Walijorong Dama Gadang, yang direspon Camat Tanjung Raya Al Hafidh dengan menerbitkan surat rekomendasi No.400.10.2/314/TR-2026 tanggal 9 Juni 2026.
“Bahkan, sesuai mekanisme yang ada, yang bersangkutan juga kami udang untuk penyampaian surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat tanggal 11 Juni 2026 di kantor walinagari Dalko, “jelasnya.
Sesuai tahapan dan serangkaian proses yang dilakukan, sesuai pengaduan warga, klarifikasi, surat teguran, hasil pemeriksaan Bamus, dan rekomendasi yang diterbitkan camat Tanjung Raya, Walinagari Dalko kemudian menertibkan SK No.37 tahun 2026 tanggal 10 Juni 2026 dan SK No.38 Tahun 2026 tanggal 12 Juni 2026 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Musyawir sebagai walijorong Dama Gadang, yang saat ini digugat yang bersangkutan di PTUN Padang.
“ Secara procedural dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan pemerintah, sesuai tahapan sudah kami lalui, rekomendasi hasil pemeriksaan tim pemeriksa dan rekomendasi dari Camat Tanjung Raya sebelum SK pemberhentian diterbitkan. Kami siap menjelaskan hal itu di hadapan majelis hakim PTUN, “urai Azino Parman lagi.
(HARMEN)
