Bukittinggi, KABA12.com — Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Bukittinggi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Pemilihan Tahun 2020 dilantik pada Selasa (10/03) di Grand Rocly Hotel Bukittinggi. Sekretariat PPK dilantik oleh Plt. Ketua KPU Kota Bukittinggi Yasrul. Sekretariat PPK yang dilantik juga langsung membaca dan menanda tangani Pakta Integritas.
Pelantikan itu juga dihadiri, Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi, Ketua dan Anggota KPU Bukittinggi, Ketua dan Anggota Bawaslu Bukittinggi, Camat, SKPD terkait dan Ketua serta anggota PPK se Kota Bukittinggi.
Plt. Ketua KPU Kota Bukittinggi Yasrul dalam pengarahannya mengatakan, KPU secara berjenjang dibentuk untuk menjalankan amanah Undang-undang menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat TPS. Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara pemilihan ditingkat Kecamatan, dibentuk berdasarkan UU no. 10 tahun 2016. Dalam menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan, PPK dibantu oleh sekretariat yang berasal dari ASN di Kecamatan.
“Sekretariat PPK terdiri dari Sekretaris dan dua orang staf yang membantu dan menfasilitasi setiap tahapan pemilihan yang diselenggarakan oleh PPK. Untuk itu dibutuhkan SDM Sekretariat PPK yang berkualitas untuk mensukseskan Pemilihan tahun 2020,” jelasnya.
Lebih lanjut Yasrul mengatakan, dengan telah dilantiknya sekretariat PPK, sudah bisa melaksanakan tugas membantu PPK di Kecamatan masing-masing untuk Pilkada 2020. Tahapan sudah berjalan, jadi pekerjaan sudah ada.
KPU kota Bukittinggi menurut Yasrul, pada 23 maret akan mengadakan verifikasi faktual calon perseorangan untuk Pilkada. Bukittinggi dengan 3 bakal calon perseorangan merupakan bakal calon terbanyak di Sumbar. Prosesnya akan cukup menyita perhatian dan tenaga untuk melakukan verifikasinya. Saat verifikasi faktual, bersamaan dengan tahapan pendataan pemilih pada akhir maret 2020.
Karena itu Yasrul berharap sekretariat PPK dapat melakukan monitoring dan membantu pekerjaan PPS nantinya. Ia juga mengharapkan sekretariat PPK dapat menjaga integritas dan netralitas dalam bekerja.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Irwandi, mengatakan, salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 adalah ketersediaan sumber daya manusia penyelenggara yang berintegritas dan profesional. Karena itu ia menjamin netralitas Sekretariat PPK, karena ASN Kota Bukittinggi. Apalagi telah ada surat edaran untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 dan harus bersikap netral dalam menghadapi Pilkada tersebut.
Kepada Sekretariat PPK yang baru dilantik, kami berharap agar bekerja dengan sungguh-sungguh. Beban tanggung jawab yang dipikul harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemko Bukittinggi akan mengawal tahapan pilkada oleh KPU, sehingga pemilu badunsanak dapat terlaksana dan tidak ada konflik horizontal,” ujarnya.
Irwandi pun berharap semua pihak dapat menjaga dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar keadaan netral dan damai menjelang, saat dan setelah Pilkada.
“Kita berharap juga tugas dan kinerja KPU beserta jajaran pelaksana pilkada sampai TPS, dapat berjalan lancar dan tidak mengalami masalah yang berdampak panjang.
Pemko pun berharap Bawaslu sebagai pengawas dapat bekerja dengan baik sesuai regulasi yang ada. “Kalau kita salah bertindak dan salah langkah dalam menyelenggarakan Pilkada, maka kurun waktu lima tahun masyarakat akan merasakan dampaknya,” ujarnya.
Karena itu Irwandi mengingatkan penyelenggara Pilkada dapat bekerja dengan hati-hati. Jangan mengikuti kemauan yang tidak sesuai aturan, jangan mengikuti tekanan. Karena jika ada kejanggalan yang berakibat hukum maka yang menanggung akibat nya diri pribadi dan keluarga, bukan lagi lembaga.
“Terutama, jangan menyalahi aturan dalam bekerja,” tegasnya.
(Ophik)