Lubukbasung, kaba12.com — Kalangan DPRD Agam memberi apresiasi pada jajaran Pemkab Agam yang secara maksimal membenahi kondisi danau Maninjau yang semakin parah dampak endapan bekas makanan ikan yang berubah menjadi racun berbagai bagi komunitas danau.
Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, termasuk membentuk tim penanggulangan dampak pencermaran danau Maninjau dengan nada #save Maninjau. Walau belum memberi hasil maksimal, dibuktikan hingga kini belum terlihat adanya kemajuan berarti dari konsep penyelamatan danau Maninjau yang dilakukan, namun tahapan yang sudah dibuat, diyakinkan akan memberi hasil maksimal.
Bahkan, kalangan DPRD Agam menyarankan Pemkab Agam untuk belajar pola dan sistim penanganan dampak pencemaran danau pada Pemprov.Sumut yang sukses mengembalikan keunggulan dan potensi danau Toba yang sebelumnya kondisinya nyaris sama dengan danau Maninjau saat ini.
Hal itu disebutkan ketua DPRD Agam Marga Indra Putra saat silaturrahmi dengan kalangan wartawan di ruang kerjanya.
Disebutkan, program #save Maninjau harus betul-betul maksimal dilakukan, karena danau Maninjau yang merupakan potensi multi kompleks yang selama ini diunggulkan kabupaten Agam, khususnya dalam bidang pariwisata dan penyangga PLTA Maninjau.
Marga Indra Putra berharap, pemerintah harus bersikap tegas dalam menerapkan aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan, salah satunya pembatasan jumlah keramba jaring apung yang ideal beroperasi danau Maninjau. Saat ini, tercatat sebanyak 17.226 unit KJA yang beroperasi, sementara daya tampung ideal danau Maninjau hanya 6.000 unit,sesuai Perda No.5 tahun 2014 tentang pengolahan kelestarian danau Maninjau.
“Apabila tidak diatasi secepatnya, maka kondisi air menjadi hypereutrofik atau sangat subur mengakibatkan ikan dan biota lain akan mati. Kita minta kepedulian masyarakat, agar tidak membudidaya ikan untuk sementara waktu sampai kondisi danau membaik, demi kepentingan yang lebih luas,” harap Ketua DPRD Agam dua periode tersebut.
Hal serupa disebutkan Helmon Dt.Hitam, anggota DPRD Agam dari fraksi Hanura yang menyarankan agar Pemkab Agam belajar ke Pemprov Sumut dalam mengatur dan mengelola KJA di danau Toba yang sebelumnya, jumlah KJA yang beroperasi juga mencapai ribuan.
.”Pemprov.Sumut , secara bertahap sukses mengurangi jumlah KJA di danau Toba, setidaknya kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan di danau Toba, karena kondisi danau Maninjau nyaris sama dengan danau Toba dulu,” ulasnya.
Program #save Maninjau yang beberapa tahun terakhir juga menjadi salah satu ikon Pemkab Agam dalam menyelesaikan persoalan danau Maninjau yang kerap dihantam musibah “tubo belerang” dampak mengendapnya pakan ikan yang berserakan di perut danau, karena volumennya sangat luar biasa.
Berbagai upaya juga tengah dilakukan Pemkab Agam, bahkan saat ini wakil bupati Agam Trinda Farhan Satria bersama Hamdi, Kadis. Kebersihan-Lingkungan Hidup Agam, sedang berada di negara Jepang untuk mempelajari masalah danau tersebut.
(Harmen/*)