Kaba Bukittinggi

Rapat Monitoring dan Evaluasi Hasil RKPD

Bukittinggi, KABA12.com — Dalam rangka monitoring dan evaluasi sekaligus sosialisasi tentang Aplikasi di Bidang Pengendalian Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumbar mengadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil RKPD Kabupaten/ Kota Triwulan II tahun 2019. Rapat berlangsung di Hall Balaikota Bukittinggi pada Selasa (30/07) dan dibuka oleh Asisten II Setdako Bukittinggi.

Asisten II Setdako Bukittinggi, Ismail, menyampaikan, rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil RKPD Kabupaten/ Kota Triwulan II ini untuk menciptakan sebuah evaluasi yang efektif untuk perencanaan kita dimasa datang. Pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah.

Ismail melanjutkan, pengendalian kebijakan RKPD untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional (RKP). Pengendalian pelaksanaan RKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas, sasaran program dan kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.

“Evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran. Hasil yang diharapkan dari rakor ini adalah terhimpunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi RKPD kabupaten/kota Tahun 2019 sampai dengan triwulan II dan proyeksi triwulan III,” jelasnya.

Panitia Pelaksana, Rina Boer, Kabid Pengendalian Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Propinsi Sumbar menyampaikan, rapat berlangsung satu hari penuh pada Selasa (30/07). Rapat diadakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan pasal 247 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyatakan bahwa Kepala Bappeda Propinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antar Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Propinsi.

Rina melanjutkan, selanjutnya Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten/ Kota kepada Kepala Bappeda Propinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan menggunakan formulir E 60 dalam lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Kehadiran peserta dari Kabupaten/ Kota dalam rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Hasil RKPD itu diharapkan membawa laporan evaluasi hasil RKPD Kabupaten/ Kota T1 dan T2 dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

“Agenda kegiatan sehari itu berisi paparan pelaporan triwulan Kabupaten/ Kota, dilanjutkan dengan pengenalan Aplikasi SDP2D versi 2 dan ditutup dengan pengenalan Aplikasi E Monev Dokrenda Propinsi Sumbar,” tutupnya.

(Ophik)

To Top