DPRD Agam

Pelajari Kebijakan Atasi Kemacetan, Komisi III DPRD Agam Kunker ke Dishub Pariaman

Foto: dok. Humas DPRD Agam.

Pariaman, kaba12.com — Komisi III DPRD Agam gelar kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kota Pariaman Rabu, (11/1) dalam upaya sharing informasi terkait kebijakan yang dilakukan daerah tersebut dalam mengatasi masalah kemacetan di jalur ramai,terutama di Pasar dan jalur kereta api.

Rombongan Komisi III DPRD Agam yang dipimpin Rizky Abdillah Fadhal, ketua Komisi III didampingi para anggota diantaranya Epi Suardi, koordinator pendamping Arnel dan unsur lain yang disambut Afwandi, Kadishub.Kota Pariaman, Sekretaris Rsimen,AM, para kepala bidang dan staf UPT.

Dalam pertemuan tersebut, Rizky Abdillah Fadhal Sekretaris Komisi III DPRD Agam menyampaikan tujuan kunjungan kerja itu dalam rangka sharing informasi terkait kebijakan dalam mengatasi kemacetan dijalur lalu lintas keramaian pasar dan jalur kereta api, karena kabupaten Agam juga punya wilayah macet dan ada yang dilalui oleh kereta api.

Menanggapi hal itu Afwandi, Kadishub.Kota Pariaman menyebutkan kunjungan Komisi III DPRD Agam ke DInas Perhubungan Kota Pariaman suatu penghormatan besar, sebagai wujud sinergisitas dan jalinan silaturrahmi.

Dijelaskan,terkait penanganan lalulintas dan mengantispasi kemacetan khusus di tempat keramaian atau pasar tumpah di kota Pariaman dipasang rambu-rambu lalu lintas dan menempatkan petugas perhubungan di daerah tersebut,ini untuk menghindari kemacetan dan juga kecelakaan, “ tidak di pasar dinas perhubungan juga menempatkan petugas di sekolah-sekolah untuk keamanan menghindari kecelakaan dan resiko lain, “ jelasnya.

Terkait dengan kereta api itu kewenanganberada di Balai Kereta Api, tetapi untuk mengurangi kecelakaan di wilayah kota Pariaman yang dilewati kereta Api , dinas perhubungan menempatkan petugas diperlintasan kereta api di 6 lokasi.

Kadishub.Kota Pariaman itu juga menyebutkan keberadaan Terminal Jati di kota Pariaman adalah kebijakan kementerian karena tipe A, “ kewenangan Dishub Pariamn khusus untuk angkutan kota, sementara bus AKDP dan AKAP bukan kewenangan kami, “ jelasnya.

HARMEN

To Top