Bukittinggi, KABA12.com — Dugaan adanya beberapa ASN dan pegawai BUMD aktif ikut sosialisasi pasangan calon kepala daerah di Bukittinggi kembali mengapung.
Namun, setelah dikonfirmasi ke pihak yang bersangkutan, ternyata dugaan itu tidak benar.
Direktur PDAM Tirta Jam Gadang Bukittinggi Budi Suhendra, membantah adanya keterlibatan karyawannya dalam sosialisasi salah satu Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi.
Namun Budi Suhendra juga tidak menampik adanya pensiunan PDAM Tirta Jam Gadang mendukung salah satu Paslon.
Sebelumnya, dikabarkan ada warga yang ingin melapor ke Bawaslu terkait adanya ASN atau karyawan PDAM yang mendukung Pasangan nomor urut satu (1) RaSya bahkan sudah ada publikasinya.
“Dengan ada pemberitaan itu, tentunya kita dari PDAM melakukan cross check. Sebab karyawan PDAM selaku pegawai daerah harus menjaga netralitas dalam Pilkada ini. Setelah dilakukan cross check sesuai dengan yang ingin dilaporkan warga itu ke Bawaslu. Tapi kalau dari foto yang dipublish, memang ada mantan atau pensiunan PDAM yang memakai baju Rasya yang bernama Pak Mukhlis,” jelasnya.
Artinya, lanjut Budi, Mukhlis tidak lagi tercatat sebagai karyawan PDAM, tetapi merupakan pensiunan PDAM sejak 26 Mei 2020.
“Jika sudah pensiun, dari segi aturan, tentu posisinya sama dengan masyarakat biasa. Dan ini perlu saya luruskan untuk menjaga netralitas karyawan PDAM saat Pilkada ini,” tegas Budi Suhendra.
Sementara itu, Mukhlis yang dikonfirmasi melalui ponselnya, juga mengakui kalau ia mendukung Paslon Rasya.
“Dukungan itu saya berikan, karena saya telah pensiun dari PDAM sejak bulan Mei 2020 ini dan rasanya posisi saya sama dengan masyarakat lainnya bebas untuk menentukan pilihan atau dukungan,” ujar Mukhlis.
Komisioner KPU Bukittinggi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Benny Aziz, menyebutkan, sesuai aturan, anggota TNI, Polri dan ASN aktif, tidak boleh ikut kampanye ataupun sosialisasi pasangan calon dalam pilkada ini. “
Tetapi, jika sudah pensiun, posisinya sama dengan masyarakat biasa. Karena mereka tidak lagi terikat dinas dengan lembaganya, seperti dengan TNI, Polri ataupun ASN aktif,” ujar Benny Aziz.
(Ophik)