Kaba Terkini

Para Gubernur dan Bupati Sepakati Penyelamatan Danau

Jakarta, KABA12.com — 7 Gubernur dan 5 Bupati se-Indonesia menandatangani kesepakatan Gubernur/Bupati tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Selasa (26/3) di Gedung Manggala Whanabhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Agam Dr. H. Indra Catri bersama beberapa Menteri dan Pejabat Tinggi Negara dan Gubernur.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala BNPB Letjen. TNI. Doni Munardo, Menteri PUPR dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan tersebut digelar untuk mencapai beberapa poin kesimpulan yang bertujuan untuk penyelamatan ekosistem danau.

Tujuh Gubernur yang menandatangi adalah Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Papua. Sementara itu 5 Bupati yang menandatangi adalah Bupati Agam, Bangli, Kapuas Hulu, Luwu Timur, Minahasa.

Terdapat 4 poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Gubernur dan Bupati yang menghadiri acara ini, yakni melaksanakan, penyelamatan danau prioritas nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama para pihak sejak tahun 2018.

Mengintegrasikan program dan kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Danau Terpadu ke dalam RPJMD Provinsi/Kabupaten, Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah terkait dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Mengoptimalkan peran kelembagaan danau, baik Pokja, tim atau badan yang telah dibentuk oleh Gubernur/Bupati untuk mengawal pelaksanaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Melaksanakan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan danau prioritas nasional yang sehat dan lestari.

Bupati Agam menyambut baik kesepakatan ini dan berharap bisa ditindaklanjuti secara maksimal di daerah.

“Tentu kami di Agam yang memiliki Danau Maninjau bersyukur dengan adanya kesepakatan ini. Ini adalah bentuk komitmen yang sejalan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Tentu hasilnya harus lebih maksimal”, ungkapnya.

(Ardi)

To Top