DPRD Agam

Matangkan Pemahaman, DPRD Agam Kunker OPD Sumbar

Pariwara, kaba12.com — Matangkan pemahaman terhadap berbagai hal, terkait dengan regulasi berbagai program yang tengah dilaksanakan pemerintah saat ini, seluruh komisi DPRD Agam gelar kunjungan kerja ke berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar.

Kunjungan kerja digelar serentaka empat komisi yang ada di DPRD Agam ke berbagai kantor OPD Pemprov Sumbar di Padang, yang dipandu langsung unsur pimpinan DPRD Agam. Banyak hal yang diperoleh dalam kunjungan kerja tersebut, terutama dalam upaya untuk sinkronisasi program kegiatan yang sudah dirancang di kabupaten Agam.

Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra menyebutkan, kunjungan kerja ke OPD Pemprov Sumbar, selain sebagai bagian dari agenda kerja DPRD Agam memanfaatkan masa reses Mei 2018, pihaknya juga berupaya memaksimalkan silaturrahmi dengan bebagai unsur terkait di Pemprov Sumbar.

Di berbagai OPD yang dikunjungi, masing-masing komisi DPRD Agam menimba berbagai masukan dan mempelajari berbagai aspek penting terkait dengan agenda kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya.

“ Kami berupaya memperkaya pemahaman tentang berbagai aspek, sehingga bisa mendorong optimalnya hasil kegiatan yang dirancang di kabupaten Agam, karena muaranya untuk kepentingan masyarakat luas, “sebut Marga Indra Putra.

(Harmen)

Kunker, Perkokoh Silaturrahmi

Kunjungan kerja yang dilakukan sleuruh komisi DPRD Agam di pekan pertama bulan puasa ini, selain untuk memperkaya pemahamana tentang berbagai aspek, terkait dengan agenda kegiatan yang sudah dirancang dalam program pembangunan daerah, juga untuk memperkokoh silaturrahmi dengan berbagai komponen terkait di tingkat propinsi.

Hal itu dinilai penting, mengingat semakin beragamnya tuntutan dan aspirasi pembangunan yang mencuat ditengah masyarakat kabupaten Agam,  yang membutuhkan dukungan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Seperti disebutkan wakil ketua DPRD Agam Suharman, Lazuardi Erman dan Taslim melalui Kasubag.Humas-Protokol secretariat DPRD Agam Hasneril kepada kaba12.com.

Dijelaskan, kunjungan kerja harus dioptimalkan untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai aspek, terutama yang terkait dengan aturan-regulasi dan arah kebijakan yang harus disesuaikan dengan program pembangunan yang sudah dirancang di kabupaten Agam.

“ Dengan kunker, silaturrahmi terjalin apik, dan sinergi serta pemahaman tentang kebijakan pembangunan itu sendiri, bisa saling dipahami, “ulas Suharman.

Kunjungan kerja itu sendiri, sangat penting dan efektif, tidak hanya memperkaya pemahaman dan kasanah akan beragam regulasi yang mengatur kegiatan kepemerintahan saat ini, tapi juga menjadi salah satu acuan untuk mendorong hasil yang optimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.“ Semua untuk kemajuan daerah, muaranya untuk kesejahteraan masyarakat, namun seluruhnya harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang digariskan,”sebut Lazuardi dan Taslim berbarengan.

(Harmen)

Perkaya Regulasi Kepegawaian, Komisi I ke BKD Sumbar

Untuk memperkaya pemahaman tentang regulasi kepegawaian, komisi I DPRD Agam bidang pemerintahan dan hukum, berkunjung ke kantor badan kepegawaian daerah (BKD) Sumbar di Padang.

Rombongan Komisi I DPRD Agam dipimpin langsung Ketua DPRD Agam Agam Marga Indra Putra, S.Pd, didampingi Wakil Ketua Taslim, Ketua Komisi I Drs. Feri Adrianto, anggota komisi dan unsur secretariat DPRD Agam.

Di BKD Sumbar, rombongan disambut Kabag Kepangkatan Pensiun dan Pemindahan Abdul Hamid, didampingi Kasubid Jabatan Fungsional Yunda Den, di ruang kerja  sekretaris BKD Sumbar, Selasa (22/5).

Ketua DRPD Agam, Marga Indra Putra, menyebutkan, kunjungan kerja tersebut, sepenuhnya untuk menjalin silaturrahmi dengan unsur terkait di BKD Sumnar, sekaligus untuk mencari informasi terkait dengan aturan kepegawaian yang diberlakukan saat ini.

Pihaknya segaja melakukan sharing dengan  BKD Sumbar, khususnya terkait dengan aturan kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan rotasi jabatan fungsional sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Disebutkan Marga Indra Putra, pihaknya, khususnya komisi I DPRD Agam, perlu memahami dan mengetahui kerangka acuan serta regulasi yang mengatur tentang ketentuan yang mengtuar tentang rotasi,mutasi dan hal lain yang mengatur posisi jabatan fungsional.

“ Kita ingin mencari informasi dan memahami aturan terkait kewenangan dan payung hukum dalam rotasi jabatan fungsional,” jelasnya.

Permintaan rombongan komisi I DPRD Agam itu, direspon Kasubid Jabatan Fungsional, Yunda Deni, yang memaparkan secara rinci, tentang jabatan fungsional yang digawangi dua peraturan yaitu, pertama Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan-RB) dan peraturan bersama.

Dijelaskan, aturan tersebut, dikeluarkan sesuai mekanisme yang ditetapkan satu pejabat pada satu jabatan tertentu, hal itupun harus sesuai dengan aturan yang ada.

(Harmen)

Komisi II ke Dinas Peternakan Sumbar

Komisi II DPRD Agam membidangi masalah perekonomian dan keuangan mengadakan  kunjungan kerja ke Dinas Peternakan Sumatera Barat  dalam rangkaian mencari masukan dan  sharing informasi terkait dengan program peternakan.

Rombongan komisi II dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Lazuardi Erman didampingi Wakil Ketua Suharman, ketua Komisi II Jondra Marjaya dan seluruh anggota komisi, serta pendamping komisi dan Humas DPRD Agam.

Di dinas peternakan Sumbar, rombongan komisi II DPRD Agam, diterima Plh. Kadis Peternakan Sumbar  Drh. M Kamil, didampingi Kasi P2H Keswan & Kesmalet Drh Ks Irawanti.MSC, dan melakukan diskusi hangat terkait dengan dunia peternakan dan program yang dilaksanakan saat ini untuk mendorong swasembada di Sumbar.

Dalam sesi diskusi, plh.kepala dinas peternakan Sumbar M. Kamil berharap, DPRD Agam khususnya jajaran komisi II mendukung program-program dari dinas peternakan Sumbar, maupun dari dinas pertanian yang membindangi peternakan.

Hal itu disebutkan, saat ini cukup beragam tantangan yang mencuat di lapangan terkait dengan pengembangan dunia peternakan dan pertanian yang harus diawasi dan dukung bersama, termasuk semakin banyaknya beredar daging impor di pasar-pasar tradisional di seluruh daerah di Sumbar.

M.Kamil berharap, kalangan DPRD Agam memberi masukan, saran dan ikut mengawasi di lapangan, terutama di pasar-pasar tradisional untuk mengantisipasi masuknya daging illegal, termasuk daging impor, walau saat ini, sistim pengawasan sudah semakin diperketat, apalagi menghadapi hari-hari besar, termasuk menjelang lebaran tahun ini.

” Kami berharap, DPRD Agam, ikut turun langsung ke pasar-pasar tradisional untuk melakukan pengawasan dan pengecekan, karena hal itu butuh dukungan dan peran semua pihak, karena hal itu bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat,” harapnya.

 Plh.Kadinas Peternakan Sumbar itu, juga menyebutkan saat ini, UPT peternakan Sumbar yang berpusat di Matur, baru mulai  berbenah dan akan dioptimalkan sebagai perpanjangan tangan Pemprov Sumbar, dalam menjalin koordinasi dengan daerah,terkait dengan kegiatan bidang peternakan, “ kami mohon dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD Agam,” ulas M.Kamil.

Dilain pihak, Wakil Ketua DPRD Agam, Lazuardi Erman, mengaku puas dan bangga atas perhatian dan dukungan yang besar, dari dinas peternakan Sumbar terhadap aktivitas dunia peternakan di kabupaten Agam.

Bahkan, Lazuardi mengungkap terimakasih secara terbuka pada kepala dinas peternakan Sumbar tersebut, karena sudah menetapkan kabupaten Agam sebagai sentral peternakan di Sumatera Barat, “ itu kebanggan kami, “ sebutnya.

Wakil ketua DPRD Agam itu berharap, dukungan dan perhatian Pemprov Sumbar, khususnya dibidang peternakan lebih maksimal, terutama dalam menyikapi berbagai potensi masalah yang muncul ditengah masyarakat, termasuk persoalan peredaran daging impor di pasar-pasar tradisional tersebut.

“Kita tahu , potensi peternakan di kabupaten Agam sangat tinggi, dan itu butuh dukungan maksimal dari dinas peternakan Sumbar, untuk mengembangkan potensi peternakan individu , kita berharap kepada dinas peternakan untuk menepatkan  UPT-UPT di kecamatan lain, tidak hanya di kecamatan Matur saja, untuk mendorong optimalnya pembinaan dan pengawasan,” kata Lazuardi.

Lazuardi Erman, juga berharap daging impor tidak lagi beredar di pasar-pasar tradisional, dan untuk mendukung pengawasan tersebut, pihaknya bersama komisi II, akan turun ke lapangan untuk ikut mengawasi dan memantau peredaran daging di pasar-pasar tradisional yang ada di kabupaten Agam.

“Kami berharap dinas peternakan Sumbar , makin memaksimalkan perhatian dengan selalu menyalurkan program-program peternakan ke kabupaten Agam termasuk merealisasikan program menteri pertanian melalui dirjen peternakan dengan merancang program peternakan dan ungags, karena masyarakat kabupaten Agam siap untuk itu,” tegas Lazuardi Erman.

(Harmen)

Komisi III Kunker ke BPBD Kota Padang

Untuk memaksimalkan pemahaman tentang sistim penanganan pasca bencana, dan program strategis yang diterapkan dalam penanganan kebencanaan di Kota Padang, komisi III DPRD Agam kunjungi markas BPBD Padang, Selasa,(22/5).

Rombongan Komisi III DPRD Agam dipimpin Ketua Komisi III DPRD Agam, Ais Bakrie yang disambuta hangat ,kepala pelaksana BPBD Padang Dr. Edi Hasymi, M.Si, di aula BPBD Padang.

Ketua Komisi III, Ais Bakrie, menyebutkan, kunjungan ini dilakukan selain bersilaturahmi juga untuk mencari informasi terkait dengan pola penanggulangan pasca bencana di Kota Padang, mengingat kabupaten Agam termasuk salah satu daerah rawan bencana di Sumatera Barat.

Kalak BPBD Padang, Dr. Edi Hasymi, M.Si  menjelaskan, di Kota Padang terdapat 7 potensi bencana yaitu gempa, tsunami, banjir-banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim abrasi pantai, dan kebakaran.

Disebutkan, bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrim seperti angin puting beliung dan pohon tumbang, bahkan disebutkan, tercatat sebanyak 60 persen masyarakat kota Padang berada dalam zona merah tsunami.

“Untuk penanggulangan, kita melakukan beberapa upaya seperti membentuk program Padang Kota Cerdas Bencana, penguatan kapasitas BPBD dan Pusdalpos PB, penguatan sistem peringatan dini, kerja sama dengan penggiat kebencanaan, pemasangan tsunami safe zone, pemasangan rambu-rambu pada jalur evakuasi, uji kelayakan bangunan potensi shelter, serta pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Ditambahkan Edy Hasymi, dalam penanganan pasca bencana di kota Padang, pihaknya memberi dua penekanan sebagai aspek penting yang harus dipahami bersama, yakni kesiapsiagaan BPBD dan kesiapsiagaan masyarakat.

(Harmen)

Komisi IV Cari Referensi ke Diparbud.Sumbar

Dalam upaya mengembangkan potensi wisata kabupaten Agam, komisi IV DPRD Agam cari referensi tentang program dan strategi pengembangan pariwisata ke dinas pariwisata dan budaya Sumatera Barat di Padang,Selasa,(22/5).

Rombongan komisi IV DPRD Agam dipimpin ketua komisi Irfan Amran didampingi para anggota komisi dan Indra,sekretaris DPRD Agam. Dalam kunjungan kerja sehari ke Disparbud.Sumbar tersebut, rombongan komisi IV DPRD Agam disambut Kabid.Pengembangan Pariwisata, Doni  dan beberapa staf terkait lain.

Dalam sesi diskusi, Irfan Amran mempertanyakan alokasi anggaran yang ditetapkan Disparbud. Sumbar untuk pengembangan potensi wisata di kabupaten Agam, termasuk rencana menjadikan wilayah kabupaten Agam sebagai geo park nasional meliputi kawasan Ngarai Sianok, danau Maninjau, dan danau Tarusan Kamang tahun 2019 mendatang.

“ Kami berharap, rencana itu bisa direalisasikan, sehingga bisa mendorong semakin bertumbuhnya potensi wisata di kabupaten Agam, sehingga bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Disisi lain, Irfan Amran juga berharap, pengembangan potensi wisata yang ada di kabupaten Agam bisa didukung oleh ketersediaan berbagai sarana pendukung, terutama sarana jalan dan jembatan, sehingga akses ke berbagai objek wisata yang ada bisa lebih maksimal, termasuk mendorong terealisasinya program geo park nasional tersebut.

Menyikapi hal itu, Doni, mewakili Disparbud.Sumbar menyebutkan, program geo park nasional tahun 2019, sudah dipersiapkan pihaknya, untuk bisa direalisasikan tahun depan, mengingat hal itu menjadi salah satu agenda nasional yang akan dikembangkan, sekaligus mendorong potensi wisata yang ada di kawasan tersebut.

Doni berharap, DPRD Agam bersama unsur terkait di pemerintahan memberi dukungan agar program tersebut bisa terealisasi maksimal,termasuk pengembangan berbagai potensi wisata yang sangat beragam dimiliki kabupaten Agam saat ini.

(Harmen)

To Top