Komisi III Pelajari Pengelolaan Terminal Type A ke Tiga Tempat

Pekalongan, KABA12.com — Mengisi agenda masa sidang II, komisi III DPRD Kota Bukittinggi melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kota Semarang, DPRD Kota Pekalongan Jawa Tengah dan Kementerian Perhubungan RI di Jakarta.

Kunker berlangsung  pertengahanJuli 2017 seiring dengam komisi I dan komisi II.

H.Trismon, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, sekaligus kordinator komisi III membenarkan hal tersebut.

Kunker dilaksanakan dalam rangka memenuhi agenda yang sudah ditetapkan pada rapat badan musyawarah (Bamus).

“Selain sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi komisi, kunker juga untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota dewan terkait,” jelas Trismon.

Pertemuan dengan Pemko Pekalongan yang bertajuk “Pengelolaan Terminal pasca UU nomor 23 tahun 2014”, Rabu (12/07) dihadiri seluruh anggota komisi III beserta staf pendamping dari sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

Sementara rombongan kunker diterima Asisten I, plt Sekretraris DPRD Kota Pekalongan, staf Dinas Perhubungan, staf Badan Perencanaan Pembangunan dan staf Inspektorat Kota Pekalongan.

Asisten I sekdako Pekalongan,  Doyo Budi Wibowo, menyampaikan bahwa dengan berlakunya UU nomor 23 tahun 2014 itu, secara otomatis pengelolaan terminal tipe A beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan.

“Oleh karena itu pemerintah daerah hanya berwenang mengelola terminal tipe B atau C dan tidak boleh  melakukan pemungutan retribusi di terminal tipe A tersebut”, ujarnya.

Pada kesempatan itu, ketua Komisi III, Rusdi Nurman menyebutkan, pemilihan kota Pekalongan sebagai tujuan kunker sangat beralasan, karena daerah berjuluk ‘Kota Batik Dunia’ ini memiliki terminal tipe A yang sudah diserahterimakan dengan pemerintah pusat.

“Di samping itu, Kota Pekalongan juga sudah merencanakan pembangunan terminal penyangga tipe C pada beberapa lokasi,” papar Rusdi Nurman.

Di sisi lain, Ibnu Asis yang juga ketua badan pembentukan perda (Bapemperda) DPRD Kota Bukittinggi berharap, dari serangkaian kunker yang dilakukan komisi terkait, akan menambah wawasan, pengalaman dan juga referensi baru untuk bisa disinergikan dan diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan di kota wisata, “khususnya persiapan SDM dan pengelolaan infrastruktur terminal tipe C yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu sendiri,” jelas Ibnu.

(Ophik)

0Shares