Bukittinggi, KABA12.com — Ratusan masyarakat Stasiun Bukittinggi, mengadakan demo ke kantor DPRD, Kamis (06/07). Aksi tersebut dilakukan untuk menolak SP 1 dan 2 dari PT. KAI, menolak pengosongan lahan untuk pembangunan hotel tapi menyetujui reaktivasi dan kecewa ,dengan Walikota yang mereka nilai lepas tangan atas permasalahan ini.
Mewakili warga Stasiun, Ketua Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (OPAKAI), Kumar Z Chan mengungkapkan, aksi ini merGolkar gejolak awal yang timbul dari masyarakat atas rencana pembangunan hotel di kawasan Stasiun. Hal tersebut bertolak belakang dengan isi sosialisasi terkait reaktivasi kereta api. Selain itu, Walikota dianggap kurang berpihak kepada masyarakat terdampak.
“Kami kecewa, harusnya Walikota lebih memperhatikan warganya, khususnya warga stasiun. Bukan malah seperti lepas tangan, dan mendukung rencana PT. KAI. Intinya kami bukan menolak reaktivasi. Tapi kami menolak dengan tegas pembangunan hotel. Untuk itu kami ingin mengetahi pemko dan DPRD akan berpihak pada masyarakat atau tidak,” tegasnya diiringi teriakan semangat dari warga aksi yang hadir dalam kesempatan itu.
Dengan kejelasan tersebut, lanjut Kumar Z Chan, masyarakat Stasiun dapat mengetahui langkah apa yang akan diambil selanjutnya.
Menanggapi aksi demo, Ketua bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, langsung menemui warga yang menyuarakan aksi mereka di halaman depan kantor dewan itu. Dalam paparannya, Beny Yusrial mewakili anggota dewan lainnya mengungkapkan siap bersama masyarakat dan akan membahas ini secara mendalam dengan pemko dalam waktu dekat.
“Kami pun telah mengirimkan surat rekomendasi kepada PT. KAI untuk menunda proses pengosongan. Tapi hingga saat ini belum ada surat balasan dari pihak terkait,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD, Yontrimansyah menjelaskan siap bersama-sama masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi warga stasiun. Hal ini perlu didudukkan bersama dan dicarikan solusi terbaik.
“Kami mengerti dengan apa yang warga Stasiun rasakan. Untuk itu kami akan upayakan mencarikan jalan keluar terbaik, sesuai wewenang kami di dewan,” pungkasnya.
(Ophik)
