Lubukbasung,kaba12 — Pemerintah Kabupaten Agam bersama DPRD Agam memulai pembahasan Ranperda APBD tahun anggaran 2024, dalam sidang paripurna dengan materi utama penyampaian nota pengantar Bupati Agam, Dr. H. Andri warman di ruang sidang utama DPRD Agam, Jumat (29/9).
Sidang yang dipimpin Dr.Novi Irwan didampingi para wakil ketua masing-masing Suharman, Marga Indra Putra dan Irfan Amran itu, dihadiri para kepala OPD Pemkab.Agam, unsur Forkopimda, para anggota dewan dan undangannya lainnya itu, bupati menyampaikan rancangan APBD 2024 berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah 2024 dan kondisi ekonomi makro daerah.
Bupati Agam Dr.Andri warman menyebutkan, saat ini setidaknya ada enam kondisi makro yang menjadi kajian, sehingga APBD 2024 diproyeksikan kegiatan dialokasikan sesuai kemampuan keuangan dan bukan keinginan.
Dijelaskan, kondisi pertama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengalami peningkatan sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya, yang memberik sinyal ekonomi Agam secara perlahan mulai bangkit dari resesi ekonomi akibat pandemi pada 3 tahun sebelumnya.
Ditambahkan, kondisi kedua, laju pertumbuhan ekonomi Agam yang berada di angka 4,21 persen. Ketiga, peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Belaku (ADHB) dari tahun sebelumnya, dengan PDRB perkapita 2022 sebesar Rp44,05 juta atau meningkat sebesar 39,96 persen.
Keempat, menurunnya angka penduduk miskin Agam dari 34,26 ribu jiwa menjadi 31,33 ribu jiwa atau turun sebesar 9,53 persen dari tahun 2021. Kelima, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam yang juga mengalami penurunan dari 5,06 persen menjadi 4,93 persen.
Keenam , Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Agam menunjukkan kencenderungan peningkatan lima tahun terakhir, dimana tahun 2018, IPM Agam dikisaran angka 71,7 pada 2022 bergeser jadi 73,29. Hal ini menggambarkan kebijakan pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia.
“Berdasarkan kondisi ekonomi makro tersebut, maka pada 2024 kita berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian dengan program dan kegiatan yang tepat yang sudah disusun dalam rencana kerja pembangunan daerah 2024,” ucapnya.
Dijelaskan, struktur Ranperda APBD 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp1 trilyun 482 milyar lebih dengan Belanja Daerah sebesar Rp1 triliyun 771 milyar lebih. Kemudian pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA yang bersifat bebas tahun 2023 sebesar Rp10 milyar ,pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 milyar lebih yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah.
“Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka rancangan APBD 2024 mengalami defisit murni Rp284,1 milyar rupiah lebih,” sebut bupati.
Terkait kapasitas keuangan daerah lanjutnya, pemerintah daerah menyadari bahwa perlu peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Untuk itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan potensi melalui upaya intensifikasi antara lain penguatan basis data pajak, penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah.
Lalu, meningkatkan edukasi kepada wajib pajak dan retribusi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap peningkatan PAD. Kemudian, penegakan sanksi hukum melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum, peningkatan pengendalian dan pengawasan.
” Kita juga menerapkan reward dan punishment kepada wajib pajak sesuai regulasi yang berlaku serta kepada apartur pengelola PAD,” ujarnya.-
-HARMEN-