Bukittinggi, KABA12.com Pada akhir paripurna, DPRD Bukittinggi melalui Wakil Ketua DPRD, H. Trismon dengan izin pimpinan sidang, meminta walikota untuk menjelaskan langkah cepat pemko terkait tanggap darurat kebakaran Pasar Atas Bukittinggi.
“Kami dari dewan turut berduka atas kejadian kebakaran Pasar Atas. Untuk itu, dewan meminta penjelasan dari Walikota terkait rencana pemko setelah musibah yang melanda Bukittinggi ini. Kami pun meminta rencana tersebut dapat dilaksanakan setelah ada kata sepakat dengan pedagang. Sehingga rencana itu dapat berjalan baik dan maksimal,” harapnya.
Dari pertanyaan itu, Walikota Bukittinggi, Ramlam Nurmatias menjelaskan, pemerintah berencana untuk mendirikan pasar penampungan sebanyak 1194 petak. Penampungan tersebut direncanakan dibangun di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan.
“Pedagang harus dipindahkan secara keseluruhan, agar tidak terjadi permasalahan lanjutan dan kecemburuan sosial antar sesama pedagang. Dana pun sedang diupayakan karena regulasi harus sesuai aturan. Sementara dana tak terduga Bukittinggi pun tidak mencukupi untuk menangani kejadian ini, khususnya dalam membangun pasar penampungan,” jelasnya.
Pasar penampungan akan dibuat se nyaman mungkin. Namun, untuk waktu pelaksanaan dan target selesainya pun masih belum bisa dipastikan. Terkait kondisi pasar, masih dalam kajian mendalam oleh tim ahli karena sudah empat kali terkabar. “Intinya akan diusahakan secepatnya,” tegas Ramlan.
Walikota melanjutkan, saat ini Bukittinggi pun telah menerima bantuan dari sejumlah pihak. BAZ se Sumatera Barat terkumpul dana Rp 1 milyar. Sementara bantuan sudah masuk dari BRI cabang Bukittinggi, giro Rp 25 juta dan uang tunai dari Pemko Solok sebesar Rp 20 juta yang diterima wakil walikota, Selasa (31/10) sore.
Selain itu juga ada bantuan dari Indah Cargo berupa peminjaman dum truk, pesantren Subulussalam Pariaman berupa 250 nasi bungkus.
Penjelasan tersebut diapresiasi seluruh anggota dewan. Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menyampaikan, DPRD siap mendukung penuh langkah cepat pemko. “Apapun rencananya, asal tidak merugikan masyarakat dan tidak melanggar aturan, kami siap mendukung,” ulasnya.
(Ophik)
