Bukittinggi, KABA12.com — DPRD Bukittinggi geram dengan tindakan pembongkaran yang dilakukan PT. KAI di Stasiun Bukittinggi, Senin (04/12). Hal ini ditenggarai karena tidak adanya pemberitahuan dari KAI kepada badan legislatif di kota Wisata.
Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD langsung menuju lokasi pembongkaran. Wakil rakyat miris dengan langkah yang diambil PT. KAI. Ironisnya, surat pemberitahuan pembongkaran tidak ditembuskan kepada DPRD.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, memgungkapkan kekecewaannya terhadap PT. KAI. Berbagai upaya telah dilakukan. Kedepan diusulkan kepada warga untuk menyelesaikan masalah ini ke pengadilan secara resmi.
“Kami ini lembaga resmi sebagai perwakilan rakyat. Tapi tidak dianggap dengan tidak adanya tembusan kepada DPRD. Ini sangat mengecewakan. Warga dipersilahkan untuk menuntut ke pengadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Beny menyarankan kepada Satpol PP Bukittinggi untuk tidak ikut serta dalam proses pembongkaran. Upaya ini disarankan agar tidak terjadi kisruh dan memperkeruh suasana.
“Saat ini kami berharap, proses pembongkaran tidak dilaksanakan secara anarkis. Begitupun warga, jangan melakukan aksi anarkis,” himbaunya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Yontrimansyah juga menyatakan kekecewaannya. Langkah pembongkaran saat ini menjadi salah satu bentuk tidak dihargainya lembaga resmi pemerintahan.
“Sawah di Bukittinggi ko lah ndak bapamatang. Masuk ke rumah orang tapi tidak permisi, itu lah istilahnya. Harus ada pemberitahuan juga lah ke kami di dewan. Usulan untuk musyawarah mufakat belum ada, tapi sudah di eksekusi,” ungkapnya kecewa.
Rusdy Nurman, Ketua Komisi III DPRD Bukittinggi pun angkat bicara. Sebagai wakil rakyat tentu kecewa dengan KAI. Masalah ini harus ada jalan keluar terbaik, “Jangan langsung bongkar dan kerahkan alat berat seperti ini,” ucapnya.
Dari pantauan KABA12.com di lapangan, alat berat terus bekerja untuk meratakan bangunan yang sudah kosong. Sementara petugas KAI lainnya juga melakukan pengosongan rumah warga, yang akan diratakan.
(Ophik)
