Lubukbasung, kaba12.com — DPRD Agam setujui dua rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda) yang diajukan Pemkab.Agam sebelumnya, dalam sidang paripurna DPRD Agam di aula utama dewan, Senin,(14/9).
Dua dari tiga ranperda yang diusulkan Pemka.Agam sebelumnya, masing-masing Ranperda Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, sedang Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Agam Maimbau (LPPL SAM) masih ditunda pengesahannya.
Pengesahan dua ranperda menjadi perda itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD-Pemkab.Agam usai forum sidang paripurna mendengarkan pandangan akhir masing-masing fraksi DPRD Agam.
Sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi wakil ketua Suharman dihadiri Bupati Agam Dr.H.Indra Catri, Sekab.Agam M.Dt.Maruhun, Forkopimda Agam beberapa kepala OPD Pemkab.Agam dan para anggota dewan tersebut, sebelumnya mendengar pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Agam.

Dalam pandangan akhir tujuh fraksi DPRD Agam yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PBB Hanura Berkarya menyetujui dua Ranperda yakni tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Sementara itu, untuk Ranperda tentang hanya disetujui oleh Fraksi PKS saja, sementara enam fraksi lainnya belum dapat menyetujui karena masih harus dilakukan pengkajian lebih dalam, karena dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang mengingat teknologi sudah semakin maju sehingga masyarakat sudah tidak lagi mendengarkan radio dan mayoritas sudah beralih ke media elektronik berbasis jaringan internet.
Bupati Agam Dr.H.Indra Catri dalam sambutannya menyebutkan, Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Agam Maimbau akan dilakukan pendataan kembali, sementara Ranperda tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah,diharapkan dapat dimanfaatkan untuk sektor pembangunan lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam penerapan Perda ini, diperlukan komitmen dari semua pihak agar peraturan daerah ini dapat berlaku efektif dan efisien,” ujarnya.

Ditambahkan Indra Catri, dengan telah ditetapkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan, pengelolaan arsip di Kabupaten Agam tertata dengan baik dan rapi sehingga lebih mudah dalam penemuan dan penyelamatan arsip. “Disamping itu, arsip diperlukan dalam perlindungan aset pemerintah daerah serta perlindungan hak-hak keperdataan rakyat,” ungkap calon wakil gubernur Sumbar itu.
HARMEN
