Lubukbasung, kaba12.com — Bupati Agam, Dr.H.Andri Warman ikuti sidang paripurna penyampaian pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2022 secara virtual, di aula utama DPRD Agam, Senin (16/8), yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, usai pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-76 RI.
Bupati Agam Dr.Andri Warman yang didampingi Wakil Bupati Selain bupati, Irwan Fikri, Ketua DPRD, Novi Irwan unsur forkopimda, unsur pimpinan OPD Pemkab Agam dan para anggota DPRD Agam itu terlihat sangat serius menyimak pidato presiden terkait dengan program pembangunan tersebut.
Mengutip amcnews.com, dalam pidatonya Presiden Joko Widodo, menyebut 6 fokus kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 mendatang, untuk mencapai pemulihan sosial dan ekonomi lewat kebijakan fiskal yang ekspansif.
Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing.
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting.
Tahun 2022, ulas Jokowi pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, serta konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi structural.
Sedangkan anggaran pendapatan negara pada 2022 dipatok sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan tahun depan anggaran belanja yang disiapkan senilai Rp2.708,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,4 triliun.
HARMEN